RADAR NONSTOP - Kasus Djoko Tjandra menyasar ke mana-mana. Kabarnya bakal banyak jenderal polisi yang diduga keseret buron terpidana kasus pengalihan utang (cessie) Bank Bali itu.
Anggota DPR RI Fadli Zon menilai pelarian buron Djoko Tjandra menjadi contoh kejanggalan proses penegakan hukum di Indonesia.
Diduga, Djoko berhasil keluar masuk wilayah Indonesia dengan bantuan dari oknum pejabat pemerintah dan aparat.
BERITA TERKAIT :Di Jalan Arogan Ngaku Adik Jenderal, Di Kantor Polisi Kenapa Jadi Cemen?
Ngaku Adik Jenderal Viral, Fortuner Bergaya Ugal-Ugalan Heboh
“Kasus Djoko Tjandra ini adalah salah satu contoh saja dari bagaimana semua bisa diatur di negeri ini, di Indonesia ini,” kata Fadli Zon dalam sebuah diskusi, Kamis (23/7/2020).
“Banyak sekali instansi-instansi yang dianggap terlibat, dipermalukan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kemekumham, Kepolisian, Kejaksaan,” tutur politisi Gerindra ini.
Saat ini ada tiga perwira tinggi kepolisian sejauh ini telah dicopot Kapolri Jenderal Idham Azis. Pencopotan itu lantaran ketiganya diduga terlibat dalam kasus buron Djoko Tjandra dapat lenggang kangkung di Indonesia sampai akhirnya kembali menghilang.
Ketiga perwira tinggi itu adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo.
Ketiga jenderal itu diduga memiliki peran masing-masing dalam menyelamatkan buronan 11 tahun Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.
Mutasi kedua perwira tinggi Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Widodo termaktub dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020.
Surat ini ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis pada 17 Juli 2020.
Sedangkan pemecatan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Prasetijo pun dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri.
