RN - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar Pranowo sepakat agar pemerintah tidak pelit terhadap guru.
Hal ini terungkap dalamm debat capres ke-5 pada Minggu (4/2) malam. Awalnya Anies menyebut negara tidak boleh pelit soal pendidikan. Dia menilai pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, melainkan investasi.
"Karena itu negara jangan pelit kalau membahas investasi pendidikan dan jangan pelit sama guru, jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru," katanya dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
BERITA TERKAIT :Anies mengatakan, tenaga pendidik, terutama guru bisa fokus pada tanggung jawabnya. Dia pun membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies bilang guru-guru PAUD di Jakarta mendapatkan hibah. Selain guru PAUD, guru agama juga mendapatkan bantuan.
Ia melanjutkan, semua guru dan dosen di Jakarta bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Anies mengatakan, semua itu sebagai penghargaan atas bakti mereka dari negara.
"Jadi penting memberikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu. Kemudian penghasilannya, lalu kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia lebih tercerdaskan," imbuhnya.
Sementara Ganjar mengungkapkan pengalamannya ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah, mengetahui gaji guru di tingkat provinsi sangat kecil sekali dan sungguh tidak adil.
Hal ini terkait pertanyaan dalam debat, bagaimana komitmen dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
"Kalau pendidikan mau maju maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir. Kita bicara pada pendidik atau guru. Saya mau cerita pengalaman saat guru SMK, SMA diberikan kepada provinsi maka saya tanya pertama adalah berapa gajimu? Rp 300 ribu Pak. Sungguh tidak adil Pemerintah ini," ungkap Ganjar di acara Debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Mengetahui fakta tersebut, dirinya ingin memberikan gaji yang sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) seperti di Jawa Tengah ditambah 10%.
"Maka, saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jateng, UMK di Jateng, tambah 10%, baru kemudian kita dorong sertifikasi dan peningkatan kapasitas," ungkap Ganjar lagi.
Selain itu, ketika dirinya menjadi Gubernur, Ganjar memiliki aplikasi Bolpoen. Aplikasi ini memberikan bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi, memberikan pengajaran bermutu.
"Maka ketika praktik ini bisa dilakukan, maka guru bisa bekerja dengan baik dan dia harus dibebaskan oleh persoalan administrasi yang menjerat," tutupnya.