Vonis Bebas Terdakwa KSP Indosurya June Indria Bikin Mahfud MD Geleng Kepala
RN - Vonis bebas terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya June Indria menjadi pertanyaan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geleng kepala.
Mahfud meminta Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding atas vonis bebas tersebut.
"Kita harus hormati pertimbangan hakim dan tentu saja ini masih ada naik banding, ada kasasi, dan sebagainya. Saya akan dorong Kejaksaan Agung agar naik banding," kata Mahfud kepada wartawan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).
BERITA TERKAIT :Kejagung Getol Bongkar Korupsi Jumbo, Jampidsus Abdul Qohar Kena Target Koruptor?
Jam Tangan Jampidsus Qohar Rp 1 Miliar, Tapi Ngakunya Cuma 5 Juta
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya June Indria. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa June Indria tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
"Petugas administrasi itu kan dihukum juga sebagai penyertaan, ya, di dalam kejahatan, tapi ini terserah hakim saja," tuturnya.
Mengenai Henry Surya selaku pelaku utama dalam perkara ini, Mahfud berharap majelis hakim dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang kekayaannya dirampas hingga sekitar Rp 106 triliun.
"Menurut dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, sungguh merupakan kejahatan yang keji terhadap orang yang punya modal-modal kecil yang dipercayakan ke Koperasi Indosurya. Ternyata sebesar Rp 106 triliun itu dihabiskan uangnya, dicuri, disalahgunakan," kata Mahfud.
Mahfud meyakini majelis hakim memiliki rasa kemanusiaan dan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebaikan bagi publik dan negara. Terdakwa June Indria merupakan kepala administrasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, sedangkan Henry Surya adalah Ketua KSP Indosurya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan jumlah kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 106 triliun dengan jumlah korban sekitar 23 ribu orang.
