Kalah Galak Dari Kejagung, KPK Malah Minta Tambahan Anggaran Rp 1,34 Triliun

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang duit. Lembaga anti rusuah itu meminta penambahan anggaran Rp1,34 triliun. 

Penambahan ini naik dari pagu indikatif KPK yang telah ditetapkan pada 2026 sebesar Rp878,04 miliar. Usulan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (10/7). 

Padahal tingkat kepercayaan KPK saat ini anjlok. KPK dinilai kalah galak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap kasus. 

BERITA TERKAIT :
Hasto Nangis Saat Baca Pleidoi, Sebut PDIP Menang Tiga Kali Saat Pemilu

---

Setyo mengatakan, jumlah pagu indikatif itu turun 29 persen dari anggaran KPK pada 2025.

"Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk dua program," kata Setyo dalam rapat.

Program pertama, kata Setyo, dukungan manajemen. Dia mengaku membutuhkan anggaran sebesar Rp1,36 triliun untuk program tersebut. Dari alokasi pagu indikatif awal sebesar Rp878 miliar, dengan demikian masih ada kekurangan sebesar Rp491,3 miliar.

Kedua, lanjut Setyo, program pencegahan dan penindakan perkara korupsi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp856,6 miliar. Jumlah itu belum mendapatkan alokasi dalam pagu indikatif, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp856,6 miliar.

"Sehingga total kebutuhan anggaran KPK untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp2.226.000.000," ujarnya.

Sementara, pada kesempatan yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,19 triliun di 2026 dari pagu indikatif sebesar Rp199 miliar.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan anggaran yang diterima pada 2026 ini dialokasikan untuk belanja pegawai operasional sebesar Rp176,2 miliar dan belanja barang Rp22,8 miliar.

"Adapun usulan kebutuhan indikatif sebesar Rp1,19 triliun yang akan digunakan optimalkan kinerja kegiatan TPPU, TPPT, TPSM, sehingga masih kekurangan Rp 991,95 miliar guna memenuhi kegiatan," kata Ivan.