Sitaan Korupsi CPO Wilmar Group Rp 13 Triliun, Prabowo: Untuk Renovasi Sekolah & Bangun Kampung Nelayan 

RN - Ribuan sekolah rusak di Indonesia bakal direnovasi. Duit itu akan diambil dari hasil sitaan kasus minyak goreng (migor).

Seperti diketahui, Kejagung telah menyita uang senilai Rp 13 triliun terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022.

Uang Rp 13 triliun itu selain untuk renovasi sekolah juga dipergunakan membangun kampung nelayan. Senin (20/10), Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung tumpukan duit itu ke negara dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

BERITA TERKAIT :
Istri Nadiem Makarim Bawa Makanan Untuk Suami 

---

Prabowo menyorot besarnya pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi migor dan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya senilai Rp 13 triliun. Ia mengatakan Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki ribuan sekolah.

"Rp 13 T ini kita bisa memperbaiki merenovasi 8 ribu sekolah lebih," ujar Prabowo di gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Selain itu, uang sebanyak itu juga bisa untuk membangun kampung nelayan. Pembangunan satu kampung nelayan, jelas Prabowo, membutuhkan anggaran Rp 22 miliar.

"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," tutur Prabowo.

Prabowo menuturkan 1 kampung nelayan bisa diisi oleh 2 ribu kepala keluarga. Jika ditotal dengan anak dan istri, maka satu kampung nelayan diisi 5 ribu orang.

"Kalau dikali seribu (target kampung nelayan di 2026), itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," beber Prabowo.

Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno menyebut penyitaan itu dilakukan usai menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group.

Ia menyebut uang itu diterima dari lima korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia.

Kurang 4,4 Triliun 

Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan mengutamakan penindakan korupsi yang merugikan rakyat secara langsung. Hal ini ia katakan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Janji Burhanuddin diucapkan saat Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Adapun uang yang diserahkan senilai Rp 13,255 triliun.

"Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat," ujar Burhanuddin di gedung utama Kejagung, Senin (20/10/2025).

"Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat, kami mengutamakan lebih dulu," tambahnya.

Burhanuddin menyebut pengembalian uang negara itu masih belum seluruhnya alias masih kurang Rp 4,4 triliun. Dia menyebut tiga tersangka korporasi meminta menunda sisa pembayaran uang pengganti itu.

"Karena yang Rp 4,4 (triliun)-nya adalah diminta kepada Musim Mas dan Permata Hijau, mereka meminta penundaan dan kami karena situasi dan perekonomian kami bisa menunda tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya. Kelapa sawit, jadi kebun sawit ya perusahaannya ada menjadi tanggungan kami untuk yang Rp 4,4 triliunnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut pengembalian uang pengganti ke negara ini adalah salah satu upaya Kejagung dalam memakmurkan rakyat.

"Bahwa keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan satu wujud upaya kejaksaan dalam mendekatkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat," katanya.