UU IKN Diteken Jokowi
Ahok, Risma Dan Kang Emil Adu Kuat Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru
RN - Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal itu menandai dimulainya pembangunan IKN atau Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.
Selain pembangunan, beberapa tokoh mulai kasak-kusuk untuk menjadi pemimpin IKN. Beberapa nama sudah beredar.
Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini merupakan dosen arsitektur di Institut Teknologi Bandung sebelum menjadi Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat .
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
Anak Sekarang Hafalnya Lagu Galau Dan K-Pop
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Eks Wali Kota Surabaya). Risma sapaan akrabnya juga pernah menjadi arsitek sebelum terjun ke dunia politik. Risma tercatat pernah menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada 1987.
Lalu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Dia tercatat memiliki latar belakang pendidikan teknik arsitektur dan mantan dosen jurusan arsitektur di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Ada juga nama Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sebelum terjun ke dunia politik, Nova Iriansyah sempat mengajar sebagai dosen jurusan arsitektur di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh.
Lulusan magister Teknik Arsitektur ITB Bandung ini juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan periode 2004-2006 memilih berkarir di dunia politik pada 2006 setelah belasan tahun bergelut sebagai arsitek.
Yang terakhir adalah nama Ahok. Komisaris Utama Pertamina bernama lengkap Basuki T Purnama. Dia adalah mantan Gubernur DKI Jakarta.
Pembangunan Dimulai
IKN resmi diundangkan pada Selasa (15/2). Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.
Pemerintahan itu disebut Otorita IKN, yang diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara yang mengusung "Kota Dunia untuk Semua". Dia berharap pembangunan ini menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.
"Dengan nama Nusantara, IKN Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan," kata Suharso dalam keterangannya.
Suharso menyampaikan, terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, pembangunan IKN sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.
"Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," ujar Suharso.
Sementara Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati memastikan tata kelola pemerintahan IKN tidak akan keluar dari konstitusi.
"Tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien. Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN," tutur Sahli Diani.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata menambahkan pembangunan IKN akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur.
"Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjadikan IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua', yang tidak hanya menggambarkan bagaimana masyarakat IKN di masa depan, tetapi juga menjadi refleksi bahwa semua hal, termasuk aspek lingkungan, juga dipertahankan," ucap dia.
