RN - Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan atau dapil mencapai Rp 49 miliar. Dana itu masuk dalam rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) 2022.
"Yang jelas, kalau masalah kegiatan-kegiatan dewan turun di masyarakat, itu memang harus dilakukan. Kalau mengenai masalah anggaran, apabila anggaran itu yang berhubungan dengan ke masyarakat artinya kalau memang kebutuhan masyarakat untuk pembangunan ya kita akan dorong. Jadi di sisi lain kita berupaya kalau memang yang berhubungan dengan tadi kegiatan-kegiatan dewan, kita harus seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani, saat dihubungi, Senin (15/11/2021).
Achmad Yani menerangkan dalam kunjungan dewan ke dapil yang akan menjadi perhatian adalah pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu juga, dia mengatakan anggota dewan akan melihat kebutuhan dan menyerap aspirasi masyarakat di sana.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
"Karena kita memberikan perhatian, porsi untuk pembangunan, memberikan perhatian terhadap apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi masyarakat," ujarnya.
Dia menuturkan yang paling penting yakni anggota dewan terjun langsung ke masyarakat. Achmad Yani belum dapat berkomentar lebih jauh terkait usulan dana miliaran rupiah itu.
"Pada prinsipnya yang kita inginkan tadi kegiatan dewan yang paling utama, harus terjun ke masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2022 sebesar Rp 49 miliar. Dalam rancangan RKT itu, setiap anggota dewan nantinya akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 40 juta sekali kunjungan ke dapil masing-masing.
"Kurang lebih Rp 35 sampai Rp 40 juta sebulannya itu. Jadi sebulan (sekitar) Rp 4 miliar buat 106 anggota dewan kali 12 bulan (total) 49 miliar," kata Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD DKI jakarta, Augustinus saat dikonfirmasi, Jumat (12/11).
Jika diakumulasikan dengan total 106 anggota dewan, setiap bulannya anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 4 miliar. Di sisi lain, Augustinus menegaskan anggaran ini baru sebatas usulan dalam KUA-PPAS anggaran 2022 yang akan dikaji oleh Kemendagri.
"Tapi itu baru diusulin ya, belum hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi kan bisa hilang dan belum tentu 2022 kegiatannya juga ada, itu baru usulan dalam KUA-PPAS," jelasnya.
Lebih lanjut Augustinus mengatakan kegiatan RKT akan diadakan selama sebulan sekali. Dia merinci, anggaran Rp 40 juta per bulannya akan digunakan anggota dewan untuk kebutuhan kunjungan ke dapil masing-masing.
"Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda. Tapi tidak ada narasumber. Karena kalau ini tidak ada narasumber di daerah pemilihan. Di RKT selama 12 bulan sampe akhir tahun 2022," ujarnya.
