Pengamat: Pejabat Di Penjaringan Dan Satpol PP Coreng Muka Anies, Ada Sesuatu Kali Ya?

RN - Curhatan pejalan kaki mengenai pengabaian hak-hak mereka atas dikuasainya trotoar disepanjang Jalan Tanah Merah, Kel. Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara mendapat sorotan dari pemerhati kebijakan publik.

Salah satunya datang dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh -Yusuf Tangerang, Adib Miftahul.

Menurut Adib, tentu hal itu sangat kontras dengan Gubernur DKI Jakarta DKI, Anies Baswedan. Dimana Gubenur mendapat predikat baik dalam pelayanan maupun penataan infrastrukur.

BERITA TERKAIT :
Orang Kaya Berobat Ke Luar Negeri, Rp 90 Triliun Lenyap

---

Raja Dangdut Ajak Anggota FORSA Sukseskan Bulan Dana PMI 2024

---

"Saya kira pertama, ini sangat kontras ya dengan penghargaan-penghargaan yang pak Anies banggakan dari dalam maupun luar negeri. Ternyata penghargaan itu tak berbanding lurus dengan kondisi realitas yaitu ketertiban. Tentu sangat mencoreng Anis," ujarnya.

Adib yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) ini menyayangkan kinerja pimpinan wilayah baik camat maupun lurah dan Satpol PP.

Bahkan Adib menilai ada unsur pembiaraan, apalagi ia mensinyalir adanya dugaan oknum yang membekingi. Dan diduga ada cin-cincay. Sehingga puluhan PKL berani berdagang bukan pada tempatnya dan malah diatas trotoar.

"Jadi penilaian itu jangan hanya trotoar di Sudirman dan Thamrin saja. Wilayah juga perlu dilakukan. Saya rasa ini ada unsur pembiaran dari lurah dan camat sampai Satpol PP. Masa iya mereka gak tahu. Kalau orang sudah berdagang disitu berani ada keberanian. Jangan-jangan ada yang bekingi," tandasnya.

Harusnya kata Adib, pemangku kebijakan bertanggung jawab untuk merelokasi dan memberikan tempat layak bagi PKL.

Adib pun menduga, jangan-jangan ada iuran-iuran yang mengalir ke para oknum-oknum. Sehingga, trotoar dikuasai dan membuat susah pejalan kaki.

"Kalau orang sudah berdagang diatas trotoar berarti ada keberanian. Ada keberanian bisa jadi karena ada sesuatu. Ini yang gak boleh. Mereka harus bertanggung jawab mencarikan tempat bagi para PKL. Jangan dibiarkan rampas hak pejalan kaki," tutup Adib mengakhiri pembicaraan.

Sementara, hingga saat ini pun belum ada tanggapan dari pihak terkait. Meskipun radarnonstop sudah mengkonfirmasi Lurah Penjaringan.