Kota Bekasi Tuding Sampah Jakarta Ke Bantargebang, Woi DKI Bayar Ratusan Miliar
RN - Tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, lagi heboh. Presiden Prabowo Subianto meminta agar gunungan sampah Bantargebang dipangkas.
Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi menyatakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, hanya menampung sampah dari Jakarta. Adapun di samping TPST Bantargebang, ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang dikelola oleh Pemkot Bekasi.
Diketahui, Pemprov DKI menyetujui membayar kompensasi sekitar Rp 379,5 miliar per tahun untuk Pemkot Bekasi.
BERITA TERKAIT :Gunung Sampah Bantargebang, Prabowo Ultimatum Menteri PU Dody
"Tumpukan sampah di TPST Bantargebang milik Pemprov DKI meskipun di wilayah Kota Bekasi. Dioperasionalkan oleh UPT TPST Bantargebang di bawah DLH Provinsi DKI Jakarta. Hanya menampung sampah dari DKI Jakarta," kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
Lantaran jarak tempat penampungan sampah yang berdekatan disebut jika Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sepakat mengelola sampah menjadi energi (PSE). Kiswatiningsih mengatakan hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2025.
"Baik Pemprov DKI maupun Kota Bekasi telah menyatakan minatnya untuk ikut program pengelolaan sampah menjadi energi (PSE) Pak Prabowo yang diatur dalam Perpres 109 Tahun 2025 sebagai pengganti Perpres 35 Tahun 2018," ujarnya.
Pengelolaan sampah itu nantinya akan menghasilkan energi listrik. Ia menyebutkan Pemkot Bekasi akan menyiapkan tanah untuk pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini.
"Energi yang dihasilkan adalah listrik sesuai Perpres 109, investasi didanai oleh Danantara, listrik dikelola PLN. Pemerintah daerah menyiapkan tanah dan memasok sampahnya. Sampah dimusnahkan dengan teknologi thermal dan menghasilkan listrik," ujarnya.
Ia menyebut proses pengelolaan sampah menjadi energi itu akan dimulai pada awal 2026. Kiswatiningsih mengatakan ada 33 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia yang berminat menjalankan program tersebut.
"Sedang penyusunan FS (feasibility study) oleh Danantara. Targetnya triwulan 1 2026 sudah groundbreaking tergantung kesiapan daerah yang masuk tahap 1. Sesuai Perpres ada 33 kota atau kabupaten yang berminat seluruh Indonesia. Tahap 1 yang masuk dan akan groundbreaking ada 10 kota, termasuk DKI dan Kota Bekasi, 23 lagi masuk tahap selanjutnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti tingginya gunungan sampah di Bantargebang. Ia menyinggung permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gunungan sampah di TPS Bantargebang.
"Kita bisa melihat seberapa tinggi gunungan sampah di Bantargebang, tapi ke depan insyaallah gunungan-gunungan sampah seperti di Bantargebang pelan-pelan kita akan kikis, dengan kita buat budaya baru dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari kita sendiri, untuk memilih-milih sampah, sebelum kita buang ke tempat pembuangan sampah," katanya, dilansir Antara, Senin (27/10).
Dody mengimbau budaya memilah dan memilih sampah sudah harus menjadi kewajiban masyarakat karena sampah di perkotaan tidak terbendung lagi. Ia berjanji akan mengatasi persoalan sampah di TPS Bantargebang.
"Kita memulai mengedukasi masyarakat. Dari mulai anak-anak kita, kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini," katanya.
