RADAR NONSTOP - Video permintaan kenaikan dana bantuan partai politik (banpol) untuk tahun 2021 oleh anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta viral.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana pun sibuk ngeles dan memberikan bantahan.
Setelah terbongkarnya video tersebut dan viral, William menegaskan, fraksi dan partainya sejak awal menolak kenaikan anggaran bagi yang tidak esensial di masa pandemi Virus Corona (Covid-19).
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
"Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial," kata William dalam keterangan tertulisnya kepada awakmedia, Sabtu (26/12/2020).
Diketahui, video rekaman suara William yang meminta kenaikan dana banpol tahun 2021 viral di media sosial. Dalam rekaman itu, William mengusulkan agar dana banpol naik menjadi Rp20 ribu per suara.
Video itu ramai diperbincangkan lantaran sebelumnya PSI menolak Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI.
Terkait rekaman video itu, William menyatakan bahwa rekaman itu tidak utuh. Ia juga menuding ada pihak dari kekuatan partai politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.
"Diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar," ujarnya.
William menyatakan jika potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh.
Ia mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Bahkan, William menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detail anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," jelasnya.
Ia menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol itu menanggapi rekomendasi kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menurut dia, KPK dan LIPI menyatakan bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi," ujar William.
"Dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita," kata dia menambahkan.
Kendati demikian, menurut William pihaknya menyadari bahwa saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah ("public funding") menjadi tidak relevan.
William menyatakan pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020. Dalam pandangan umum itu, PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol.
"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami," pungkasnya.
