Forum BPD Dukung Kejari Kab. Bekasi Tindak Tegas Pelaku Korupsi Dana Desa
RADAR NONSTOP - Dukungan moriil terhadap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi agar bertindak tegas terhadap para oknum Kepala Desa yang diduga melakukan Korupsi Dana Desa terus mengalir.
Kali ini dorongan itu datang dari lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi Dana Desa yaitu Forum Badan Permusyawaratan Desa (F BPD) .
Ketua Forum BPD, H. Karno mengatakan, tujuan dari tegasnya para aparat penegak hukum agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum.
BERITA TERKAIT :Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini
Artinya kata dia, ketika masyarakat sudah melaporkan Dana Desa di wilayahnya, minimal masyarakat bisa memperoleh sedikit informasi, sudah sejauh mana progres yang dilakukan oleh penyidik Lembaga Adhiyaksa tersebut.
"Kami Forum BPD Kabupaten Bekasi sangat mendukung pihak Kejaksaan dan penegak hukum lainnya agar bertindak tegas terhadap laporan-laporan warga terkait dugaan Korupsi Dana Desa, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan, " tandasnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group Kamis (11/6).
Ditambahkan, di saat maraknya dugaan penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Bekasi, pihaknya meminta kepada semua pihak mulai dari Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD), Satgas Dana Desa bisa bersinergi dalam melakukan tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya masing-masing. Dengan melakukan diskursus untuk membahas permasalahan-permasalahan Dana Desa saat ini.
"Seharusnya saat ini mulai dari Camat, DPMPD, Satgas dan pihak terkait lainnya bisa duduk bareng untuk membahas Dana Desa seperti ini," imbuhnya.
Menurutnya salah satu faktor banyaknya terjadi dugaan korupsi Dana Desa di Kabupaten Bekasi karena tidak mengertinya para kepala Desa dalam mengelola anggaran miliaran rupiah tersebut.
Sebab, Kata dia, contoh kecil jika ada acara pimbinaan baik dari Pemkab Bekasi atau Pusat yang hendak mensosialisasikan dan memberikan pembinaan dalam pengelolaan anggaran yang baik, kebanyakan yang diutus hanya staf-staf pemerintah desa saja.
"Harusnya pada saat acara pembinaan yang diberikan Pemkab Bekasi dan pusat itu yang hadir kepala Desanya jangan diwakilkan oleh staf. Sehingga, dampaknya seperti ini, banyak kepala desa belum memahami regulasi saat pengunaan dana desa," bebernya.
Pihaknya sudah berdiskusi dengan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mengenai isu-isu Pemerintahan Desa. Bahkan pihaknya yakin bahwa Bupati Eka pasti sangat tegas terhadap oknum-oknum Kades yang menyelewengkan Dana Desa. Karena itu akan menghambat pembangunan yang nantinya berimplikasi menyengsarakan masyarakat.
"FBPD dan bupati Bekasi mendukung jika ada kades yang mengkorupsi Dana Desa harus diproses sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku," tandasnya.
Diketahui, belum lama ini sudah ada beberapa kepala Desa yang sudah dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Salah satunya Kepala Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya. Tentunya masyarakat berharap agar laporan-laporan mereka ditindaklanjuti secara professional, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Khususnya dalam dugaan Korupsi Dana Desa yang merupakan hak masyarakat tersebut.
