Bupati Disuruh Mundur
Kado HUT Kabupaten Bekasi, Banyak Pabrik Banyak Juga Pengangguran
RADAR NONSTOP - Pemkab Bekasi dicap gagal menuntaskan kemiskinan. Di HUT ke-70, daerah yang dikenal banyak pabrik ini malah menimbulkan ribuan pengangguran.
Kelompok mahasiswa dari Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Kampus Se-Bekasi (AKSI) menggelar demo di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (15/8/2020).
Koordinator AKSI, Arif Ramadhan mengatakan peringatan hari ulang tahun jangan semata-semata dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan protokoler yang bersifat tekstual dan birokratis. Seharusnya Momentum ini dijadikan Bahan evaluasi dan koordinasi menuntaskan permasalahan yang mendasar yang ada di Kota Industri ini.
BERITA TERKAIT :Pabrik Di Bekasi Terbakar, Datanya 7 Orang Tewas Tapi 12 Kantong Jenazah Masuk RS Polri
Tutup 5 Pabrik, Waspada PHK Besar Di PT Kimia Farma Tbk
"Anomali, ditengah potensi industri dan potensi lainnya. Paradoks Sosial di Bekasi begitu nyata seperti Kemiskinan yang tembus diangka Setengah Juta, hampir 200 ribu Pengangguran murung di depan 7.000 Pabrik yang berdiri diatas tanah bekas Sawah. Puluhan balita gizi buruk, Puluhan titik Kemacetan, titik Banjir, dan bahkan kini persoalan Kekeringan mulai menghantui lagi. Bupati dan DPRD jangan jadi Pelupa setelah duduk dan dapat tunjangan. Problem Solving sangatlah dibutuhkan," tegasnya saat berorasi.
Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa ini menjelaskan bahwa, untuk menjawab dan menuntaskan Persoalan-persoalan tersebut yang paling mendasar adalah menjalankan Amanat Reformasi Birokrasi seperti etos kerja, pengisian kekosongan Jabatan, transparansi, Monitoring dan Evaluasi (Monev).
"Bupati lupa mengisi Ratusan kursi Jabatan yang kosong, lupa mempunisment etos kerja anak buahnya yang lalai jam 2 kantor Pemerintahan sudah sepi, Transparansi produk hukum Perda dan Perbup tidak dipublish seluruhnya, dan Monev yang optimal dan terinregrasi," tegas Arif Ramadhan.
Disamping itu, sambung Arif, juga terkait persoalan transparansi produk hukum, seperti Perda dan Perbup yang hingga kini tidak dipublish seluruhnya, dan Monev yang optimal dan terinregrasi.
Dalam aksinya tersebut massa AKSI juga mendesak kepada Bupati Bekasi agar segera memenuhi janji kampanyenya, yaitu akan melakukan Reformasi Birokrasi dalam jabatan Esselon IVa, IVb, IIIa, dan II, jalankan RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022, Bupati Bekasi-pun juga didesak mundur, jika memang tidak mampu menjalankan kepemimpinannya di Kabupaten Bekasi.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Kabupaten Bekasi untuk duduk bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat terkait kelanjutan Raperda RDTR.
"Disamping itu kami mahasiswa juga mendesak Bupati Bekasi menyelesaikan persengketaan Tanah Kampung Pilar Kecamatan Cikarang Utara," pungkas Arif Ramadhan.
