Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
RN - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/2/2022). Salah satu tuntutan mahasiswa, mendesak KPK mengusut dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kota Bekasi.
"Hari ini KPK sedang giat-giatnya menyidik dan OTT para Pejabat Kota Bekasi, akan tetapi kami meminta kepada KPK agar tidak buta terhadap pemerintahan Kabupaten Bekasi," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dicky.
Ia mengatakan, ada beberapa dugaan KKN di Kota Bekasi, seperti PDAM Tirta Bhagasasi yang dimana Usep Rahman Salim selaku Dirut PDAM Tirta Bhagasasi dia sudah menjabat empat periode. Sedangkan dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha dan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum hanya memperbolehkan maksimalhanya 2 periode sedangkan Usep Rahman Salim sudah terhitung empat periode.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
OTT Mau Dihapus, Yang Sumringah Malah DPR Dan Langsung Tepuk Tangan
"Kabar yang kami dapat, Usep sempat diintrogasi sama tim penyidik KPK, namun aksi itu kini tak ada kabar kelanjutannya. Selain itu, ada kasus WC rasa Sultan yang juga hening nggak ada kabar," tegas Dicky.
Diakhir kegiatan aksi tersebut, masa aksi melakukan istighasah agar para anggota dan pejabat KPK tersadarkan.
Di sela-sela pertengahan istighosah tiga perwakilan dari masa aksi masuk ke dalam untuk memberikan laporan kepada KPK terhadap dugaan praktik korupsi kolusi nepotisme di pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Berikut tuntutan mahasiswa:
1. Meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di pemerintah kabupaten Bekasi.
2. Periksa dugaan kasus korupsi yang berada di tubuh PDAM Bahasasi Kabupaten Bekasi.
3. Meminta Transparansi hasil pemeriksaan proyek 'toilet sultan' oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
4. Meminta KPK mengaudit dana bansos BPNT oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
