Soal Pembangunan Pelabuhan Terpadu, PJB: Harus Ada Kajian, Jangan Sampai Berimplikasi Negatif
RADAR NONSTOP - Menanggapi adanya rapat tentang rencana pembangunan Pelabuhan Terpadu di TPI Pal Jaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Manager Keuangan PJB UP Muara Tawar, Daru Trihatmoko mengatakan, pertemuan koordinasi tersebut adalah pertemuan awal untuk menggali kebutuhan-kebutuhan.
"Kita juga sudah menyampaikan aspirasi-aspirasi, konsen-konsen kita di rapat tersebut," ujar Daru yang ditemui radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), usai rapat koordinasi dengan Kepala Balitbang Kabupaten Bekasi Edi Supriadi, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Camat Tarumajaya dan Kepala Desa Segara Jaya di Kantor Kepala Desa Segara Jaya, Senin (20/4/2020).
Kata Daru, rapat tersebut adalah inisiasi rencana membangun pelabuhan terpadu. Sedangkan pihaknya ingin memastikan saja, lanjut dia, PJB memastikan apa yang perlu untuk dicermati.
BERITA TERKAIT :Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini
"Ini masih awal. Kita pun hanya unit, jadi terbatas pada wewenang kita. Kita hanya bisa menjawab sesuai kewenangan kita. Belum bisa dibilang mewakili perusahaan, tetapi kita akan menyampaikan kepada yang lebih berwenang di perusahaan kami," ujarnya.
Dikatakan, ada beberapa stakeholder yang harus diundang juga, bukan hanya PJB yakni PLN Regional, PLN Engineering, Pertamina, PGN, bahkan Syahbandar.
"Ini kan baru awal, sifatnya masih menggali. Ini adalah pertemuan yang pertama," ujarnya.
Disinggung, apa efek PJB sendiri terhadap rencana tersebut, Daru mengatakan, pihaknya belum bisa melihat apa efeknya.
"Sebagai konsen kita, jangan sampai pembangunan itu berimplikasi negatif. Di kita kan ada pendinginan mesin yang menggunakan air laut, jadi pembangunan pelabuhan tersebut harus ada kajiannya," tandasnya.
Menurutnya, jangan sampai kemudian pembangunan itu membuat air laut menjadi panas, mengakibatkan pendangkalan dan sebagainya.
"Karena kita sebagai objek vital nasional, sehingga kita harus memastikan tidak ada kendala atau sesuatu yang menurunkan keefektifan dan keefisienan pembangkit kita," imbuhnya.
