Komisi IV Bakal Panggil Oknum Pejabat Dinkes Yang Bikin Ribet Masyarakat Kab. Bekasi
RADAR NONSTOP - DPRD Kabupaten Bekasi geram menanggapi banyaknya aduan dari masyarakat yang kerap dibuat susah oleh kelakuan oknum pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menjabat Kasie Rujukan dalam permohonan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi menegaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera memanggil pejabat Dinkes teraebut untuk dimintai keterangan seperti apa permasalahannya, sehingga kerap dituding menyusahkan Masyarakat.
"Pada dasarnya keluhan masyarakat pasti kami tanggapi dan masalah ini segera kami tindaklanjuti di rapat Komisi IV," ujarnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Selasa (24/3/2020).
BERITA TERKAIT :Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini
Dia menegaskan, jika dalam pemanggilan dan dimintai keterangan benar adanya seperti keluhan masyarakat, maka pihaknya akan mengevaluasi kinerja dan segera meminta para pimpinan di Kabupaten Bekasi agar Kasi Rujukan tersebut diberikan sanksi tegas.
"Kami akan evaluasi jika kinerjanya terbukti membuat susah masyarakat," tandasnya.
Bahkan pihaknya meminta semua pihak mulai dari RS, Dinas Kesehatan dan para relawan Kesehatan bisa bahu membahu agar terciptanya pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi lebih baik lagi ke depannya. Namun lanjutnya, harus tetap mangacu kepada aturan-aturan yang ditetapkan Pemerintah.
"Kami berharap pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi dan tidak ada lagi masyarakat yang dipersulit untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan," imbuhnya.
Diketahui, ribetnya oknum pejabat itu bukan hanya dirasakan di kalangan masyarakat saja, bahkan di lingkungan Dinkes dan di piihak rumah sakit sudah dikenal selalu membuat susah masyarakat dalam mendapatkan SJP.
Sehingga jika DPRD dan Bupati Bekasi serius bisa menyelidikinya dengan mengkonfirmasi semua pihak yang kerap berurusan dengan oknum pejabat tersebut.
