Dikunjungi Komisi X DPR, Ini Usulan Bupati Bekasi Soal Kurikulum SMK Kebutuhan Industri

BUD | Senin, 09 Desember 2019

RADAR NONSTOP - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja didampingi Sekretaris Daerah beserta jajarannya menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan Vokasi di Ruang Rapat Bupati.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan atau menampung aspirasi berupa data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menyambut baik serta mengucapkan terimakasih kepada Komisi X DPR RI. Ia memaparkan, sekalipun Kabupaten Bekasi menjadi kawasan industri, namun dirinya dan jajaran Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan lahan pertanian

Eka menambahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) belum menyentuh pembangunan fisik. Untuk itu dirinya mengharapkan Komisi X DPR - RI berkenan memperjuangkannya, agar pembangunan Sekolah dapat berjalan secara maksimal.

"Saya berharap usulan perlakuan khusus untuk SMK di Kabupaten Bekasi. Karena Kabupaten Bekasi saat ini memiliki Kawasan Industri sehingga kurikulum pelajaran SMK dapat disesuaikan, sesuai dengan kebutuhan industri," imbuhnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi X Saepul Huda. Dia menuturkan, kunjungan ini merupakan rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI ke Daerah-Daerah," tuturnya.

Politisi PKB ini menyampaikan, tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan berupa data faktual bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi. Serta mendapatkan masukan terkait peran apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi lulusan pendidikan vokasi ke dunia usaha/industri.

"Apakah sudah ada keselarasan kurikulum dan kompetensi pendidikan vokasi dengan yang diharapkan oleh pengguna lulusan, serta koordinasi dan sinergi antar dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja dalam menyiapkan SDM unggul," ungkapnya.

Saepul menambahkan, Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

“Selain melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan bidang pendidikan, juga untuk menggali dan menyerap aspirasi dari daerah khususnya nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter, kendala, dan permasalahannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya,” pungkasnya.