Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Duh !! Pengerjaan Jembatan Penghubung Baru 35 Persen, Ini Kata Ketua LSM JMPD

BUD | Jumat, 01 November 2019
Duh !! Pengerjaan Jembatan Penghubung Baru 35 Persen, Ini Kata Ketua LSM JMPD
Sidak Komisi III DPRD Kab. Bekasi ke Jembatan Penghubung Kabupaten Bekasi-Karawang (foto: Komisi III, Uryan)
-

RADAR NONSTOP - Ketua LSM Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) Zuli Zulkifli meminta Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi agar memberikan penekanan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), karena pelaksanaan jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dengan Karawang tersebut baru 35 persen.

Hal itu dikatakan Zuli menyikapi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi ke lokasi pembangunan jembatan
tepatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran belum lama ini.

Zuli Zulkipli berharap, anggota Komisi III lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan sidak yang dilakukan harus membuahkan hasil.

"Sidak Komisi III tersebut jangan hanya sebatas seremonial saja dan menggugurkan kewajiban namun harus ada hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya, Jumat (1/10).

“Ini sudah akhir tahun, sementara pengerjaannya baru 35 persen, dan dapat dipastikan pekerjaan tidak akan selesai. Kalau pun pekerjaan (Jembatan) itu selesai, kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. Komisi III harus membuatkan rekomendasi ke DPUPR agar pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat watu dengan hasil yang maksimal,” ucapnya.

Sepengetahuan pihaknya, track record rekanan yang mengerjakan proyek jembatan penghubung itu tidak begitu baik.

“Coba aja telusuri, di Kota Bekasi misalnya, hasil pekerjaannya tidak maksimal,” bebernya.

"Dinas PUPR jangan lagi memakai rekanan yang akan membuat citra buruk instansinya. Saya sarankan DPUPR jangan lagi memakai rekanan yang akan membuat citra PUPR menjadi buruk. Blacklist aja perusahaan itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Uryan Riana, anggota komisi III DPRD Kab Bekasi dari Fraksi PKS mengatakan, dari total anggaran sebesar Rp 24,7 miliar, pengerjaannya diperkirakan baru sekitar 35 persen.

Melalui keterangan tertulisnya, Uryan meminta kepada pihak rekanan agar memperhatikan akses jalan menuju ke pemukiman warga.

“Jalan akses ke perkampungan agar diperhatikan jangan sampai tertutup dan jalanya curam sulit dilalui yang dekat dengan bantaran kali Citarum,” kata dia.

Bahkan dia pun meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi untuk segera berkoordinasi dengan pihak PLN agar memindahkan tiang listrik yang masih berada di tengah jalan.

“Tiang listrik tegangan tinggi yang berada ditengah jalan dekat jembatan agar segera dipindah, kemudian pembebasan lahan 3 titik lagi yang dilalui jalan akses jembatan agar segera dibebaskan oleh Pemkab,” ucapnya.

Uryan berharap, pekerjaan stuktur jembatan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan pengerjaan finising agar memperhatikan estetika keindahan dan kerapihan jembatan. “Pekerjaan harus selesai tepat waktu,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT :
Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!
Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini