Dosa-Dosa Pendidikan 'Pungli Yang Disamarkan Sebagai Sumbangan Sukarela' di Tangsel
RADAR NONSTOP- Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak mengapreasiasi inisiatif Walikota Airin Rachmi Diany, yang responsif dengan menurunkan inspektorat untuk menindaklanjuti persoalan Rumini dalam kasus dugaan pungli. Hasil dari Inspektorat tentunya, sangat diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Zaki Mubarak, praktek-praktek pungutan liar (pungli) di Tangerang Selatan (Tangsel) telah terjadi sejak lama. Bahkan, pungli itu disamarkan dengan dalih sumbangan sukarela.
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Modus Baru Hipnotis Di Serpong Tangsel, ATM Ditukar Lalu Dikuras, Duit Belanja Emak-Emak Ludes
"Kalau kita mau jujur, keluhan guru-guru soal adanya pungli di Tangsel yang melibatkan Dinas Pendidikan dengan dalih yang disamarkan sebagai sumbangan sukarela sudah berlangsung sejak lama, dan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu,"terang Zaki Mubarak kepada Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Grup), Jum'at (4/7/2019).
Dalam kasus Rumini, menurut Zaki Mubarak masih ada sisi gelap dalam dunia pendidikan di Tangsel. Pihaknya mencontohkan dalam peristiwa sejumlah kasus, bahwa terdapat dinas yang memaksa melakukan pungli demi tuntutan membalas jasa kepada kepala daerah.
"Jadi sebagai bagian dari anak bangsa, saya berharap kasus Rumini menyadarkan kita semua bahwa masih ada sisi-sisi gelap di dunia pendidikan. Dalam sejumlah kasus, dinas-dinas terpaksa melakukan pungli karena tuntutan "balas jasa" kepada kepala daerah yang memilihnya,"jelas Zaki Mubarak.
Dilain pihak Zaki menilai, adanya dukungan dari masyarakat sipil memberi advokasi maupun pembelaan kepada Rumini semata-mata karena tujuan yang mulia demi terwujudnya good governance dalam dunia pendidikan di Tangsel.
Oleh sebab itu, sambung Zaki Mubarak, bahwa DPRD Tangsel harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan sungguh-sungguh dan diharapkan jangan sekali-kali wakil rakyat di Tangsel, itu bermain mata dalam kasus Rumini.
"Para anggota dewan bertanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat. Demikian pula Inspektorat harus imparsialitas dan integritasnya. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya, jangan sampai bermain mata,"sindirnya.
Zaki menambahkan, dalam kasus pungli di Tangsel pihaknya memastikan dinas-dinas memiliki target dan ditarget. Zaki mencontohkan, misalnya peristiwa yang terjadi di Dinas Kesehatan di Tangsel beberapa tahun lalu yang kepala dinasnya akhirnya dipenjara.
Pihaknya meyakini, dalam kasus dugaan pungli yang berusaha diungkap oleh Rumini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, dinilai dalam kondisi yang sama dan tidak jauh berbeda dengan peristiwa di Dinas Kesehatan Tangsel beberapa waktu lalu.
