Jokowi Pindahkan Ibukota, Bagaimana Nasib Jakarta?

RADAR NONSTOP - Jokowi sudah hampir pasti setuju soal rencana pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa. Walau masih dikaji tapi opsi pemindahan terus digeber.

Lalu apa kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? 

"Rencana pemerintah pusat memindahkan ibukota ke wilayah lain tak mengganggu pembangunan di Jakarta. Ibukota akan tetap di Jakarta atau tidak, masalah di DKI harus diselesaikan," kata Anies saat rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Anies menyebut sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Jakarta antara lain lingkungan hidup, kebutuhan air bersih, pengelolaan udara, pengolahan limbah, dan transportasi.

"Itu semua masih menjadi PR yang harus diselesaikan," ujarnya.

Dalam rapat terbatas Jokowi juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemindahan ibukota tak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.

"Yang terkait dengan perdagangan, keuangan, investasi, masih tetap di Jakarta," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibukota baru yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke wilayah lain hanya untuk fungsi pemerintahan saja. 

Pemerintah saat ini mulai mematangkan kriteria wilayah untuk menjadi ibukota baru. 

"Usulan kami untuk ibukota ini yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, kemudian yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan seterusnya," kata Bambang.

"Kemudian keamanan, TNI, Polri, serta kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia," ujar Bambang melanjutkan.

Bambang mengatakan untuk masalah jasa keuangan, perdagangan, dan industri akan tetap berada di Jakarta.

"Misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," kata dia.

Menurut Bambang, tujuan pemerintah untuk memindahkan ibukota ini adalah pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis. Dia menjelaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis hingga tingkat regional di Asia Tenggara.

"Yang kita akan tuju dari ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan," ujarnya.