RADAR NONSTOP - Delegitimasi Pemilu muncul dari kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan dari pihak luar. Sebab, pihak luar hanya jadi penonton.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, delegitimasi berasal dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri, bukan dari pihak luar.
"Sebenarnya yang mau mendeligitimasi pemilu siapa, publik atau KPU? Uang ada di mereka, publik itu hanya jadi penonton, dan kalau bisa jadi penonton yang baik. Kalau anda bersuara macam-macam, anda punya potensi mendeligitemasi", ujarnya dalam sebuah diskusi di bilangan Gambir, Kamis (14/3/2019).
BERITA TERKAIT :Civil Society Minta KPU Tidak Diintervensi Opini Liar Pasca Pilkada DKJ
Golput Di Jakarta Bengkak, Anggaran KPU Rp 900 Miliar Diminta Diaudit
August berpendapat, bahwa banyak hal yang sebenarnya dipertanyakan oleh publik terkait dengan aspek profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemilu tetapi tidak mampu dijawab, atau malah justru secara tidak bertanggung jawab menuding pihak luar mendelegitimasinya.
Hal tersebut, menurut August, menyebabkan delegitimasi berasal dari pihak penyelenggara pemilu itu sendiri.
"Kalau kita taruh logikanya, sebenarnya kinerja mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itulah yang sebenarnya punya potensi mendeligitemasi pemilu", pungkas August.
Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menambahkan perihal deligitimasi yang kerap dikemukakan oleh pihak penyelenggara pemilu.
"Dengan situasi pemilu yang ketat seperti sekarang, persaingannya begitu sengit, penuh dengan emosi, yang kecil itu pun bisa dibesarkan", ujar aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.
Menurut Ray, pihak penyelenggara pemilu harus lebih meningkatkan kinerjanya, agar sedapat mungkin menggugurkan usaha-usaha delegitimasi yang mungkin dilancarkan kepada pihaknya.
"Oleh karena itu, kita meminta kepada KPU hati-hati ya, anda harus betul-betul menutup celah dan peluang bagi kemungkinan masalah kecil itu dijadikan bara", pungkas Ray.
