Pesan Dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, OPD Harus Jalankan Rekomendasi Dewan
RN - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi meminta untuk segera meningkatkan kinerjanya. Sebagai mitra, dewan wajib memberikan saran dan masukan kepada OPD.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik. Menurutnya, selama ini pihaknya sudah menyampaikan puluhan rekomendasi, namun belum ditindak lanjuti.
Dia juga mendesak kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk menegur pimpinan OPD mitra Komisi IV agar segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD.
BERITA TERKAIT :Strategi Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Untuk Genjot PAD 2026 Rp 7 Triliun
“Ada beberapa hal program kerja dari OPD dimana Wali Kota Bekasi harus memberikan perhatian lebih terhadap capaian kinerjanya,” katanya.
Dalam laporannya, Komisi IV meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai OPD dengan anggaran yang besar mengevaluasi postur anggarannya.
“Agar semua fasilitas di sekolah lebih baik lagi dan berharap orang yang dipilih sebagai Kepala Dinas nantinya adalah orang yang mengerti tentang manajemen pendidikan,” ungkapnya.
Sementara untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, diminta untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan bencana, khususnya banjir.
Selanjutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) agar menetapkan tenaga fisioterapi dan psikologi klinis di tiap Puskesmas, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) meningkatkan keterampilan kerja masyarakat Kota Bekasi guna memanfaatkan bonus demografi.
“Sementara Dinas Sosial (Dinsos) agar meningkatkan program pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial utamanya penanganan anak terlantar. Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) melakukan evaluasi anggaran untuk pemeliharaan atlet dan pemeliharaan aset, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk meningkatkan program literasi masyarakat,” paparnya.
Fasilitas Rehabilitasi
Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga menyoroti belum adanya fasilitas rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan di Kota Bekasi.
“Di Kota Bekasi sayangnya belum ada (tempat rehabilitasi),” ujar Adelia.
Menurutnya, keberadaan fasilitas rehabilitasi saat ini sangat mendesak, mengingat semakin maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak.
Ia menilai penanganan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan anak di bawah umur harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bergantung pada satu instansi pemerintah saja.
“Jadi, Dinas jangan lempar-lemparan. Kasus seperti ini bukan sekali dua kali, sudah sering, ini jadi musuh dalam selimut sebenarnya,” kata Adel.
Adelia juga menekankan pentingnya kehadiran tenaga ahli seperti psikiater klinis, serta fasilitas rehabilitasi yang mampu mendampingi anak-anak korban yang mengalami gangguan psikologis, termasuk stres pascatrauma.
“Harapan kami sebenarnya adanya tempat rehabilitasi bagi korban dan pelaku anak. Outcome yang paling kami kejar saat ini, harus ada tempat rehabilitasi,” katanya.
Ia kembali mengingatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak bukan hal baru dan tidak bisa dianggap sepele.
Menurutnya, peristiwa semacam ini sering kali terjadi dan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
“Karena kasus seperti ini, bukan sekali dua kali sudah sering sekali dan ini musuh dalam selimut, jangan lupa anak-anak di Kota Bekasi saat ini adalah pemegang tongkat estafet masa depan Kota Bekasi selanjutnya,” ucapnya.
Adelia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus bersikap serius dan maksimal dalam menangani persoalan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ia memperingatkan bahwa jika hal ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, maka impian Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi wacana kosong.
“Kalau misalkan Pemkot Kota Bekasi dan seluruh jajarannya yang turun, tidak maksimal ya, kita bisa bilang generasi emas 45 itu hanya angan-angan belaka saja,” tegasnya.
Siap Jadi Tuan Rumah PORPROV 2026
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia menjelaskan bahwa Pemerintah harus siap memberikan fasilitas berupa infrastruktur ketika menjadi tuan rumah dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat 2026 mendatang.
"Kita harapannya sebelum PORPROV, semua sudah rapi, infrastrukturnya menunjang, jadi bisa membanggakan Kota Bekasi," katanya.
Lebih lanjut, Kaka Adel (sapaan akrabnya-red) juga mengungkapkan bahwa saat ini Kota Bekasi sudah memiliki fasilitas lapangan untuk bola voli yang sudah sesuai standarisasi.
"Dengan adanya lapangan voli yang sudah standarnya, menurut saya ini internasional juga. Ini sangat bagus. Kota Bekasi seharusnya berbangga karena kita punya fasilitas yang oke buat perhelatan skala provinsi," ungkapnya.
Adelia menjelaspkan bahwa pihak Legislatif akan mendorong pemberian bonus tidak hanya untuk atlet Porprov, tetapi juga atlet paralimpik yang akan bertanding di Indramayu.
"Kita pasti mendorong, dan bukan cuma Porprov ya, tapi juga paralimpik nanti di Indramayu," tandasnya.(ADV/DPRD/IKL)
