Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Imbau Masyarakat Ikut Andil Dalam Menjaga Fasilitas Publik
RN - Keberhasilan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun daerah adalah partisipasi masyarakat. Untuk itulah Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, R.S, S.IP, MH menegaskan bahwa kesuksesan pembangunan di Kota Bekasi tidak hanya bergantung pada peran eksekutif maupun legislatif, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.
Menurut Nuryadi, peran masyarakat dapat terlihat melalui sikap memiliki terhadap sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah.
“Masyarakat harus ikut merawat fasilitas yang diberikan pemerintah daerah, tidak merusaknya, melainkan menjaganya,” ujar Nuryadi.
Nuryadi, yang akrab disapa Bang Nung, juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi program dan proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.
“Masyarakat harus ikut mengawasi, sehingga dapat menghindari kesalahan atau pelaksanaan yang kurang optimal,” tambahnya.
Politisi PDIP ini juga menekankan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi seperti reses DPRD adalah kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah.
Ia mengajak masyarakat Bekasi untuk memberikan masukan positif dan menjadi pengawas dalam pembangunan daerah. Dengan begitu, potensi kekurangan dan kesalahan dapat dicegah, dan upaya pembangunan dapat lebih terarah untuk menjadikan Kota Bekasi lebih baik ke depannya.
Awasi Perusahaan Yang Merugikan Masyarakat
Nuryadi Darmawan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) lebih pro aktif mengawasi perusahaan abal-abal dengan membuat semacam satuan tugas (satgas) yang fungsinya untuk melakukan mitigasi.
Hal itu dikatakan Nung sapaan akrabnya lantaran seringnya terjadi praktik percaloan dan penipuan berupa perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan abal-abal yang merugikan pencari kerja di Kota Bekasi. Untuk itu perlu ada satgas melakukan mitigasi terhadap praktik tersebut.
Nung mengakui tingginya angka pengangguran membuat para pencari kerja cenderung menurunkan kewaspadaan, sehingga lebih rentan menjadi korban penipuan lowongan kerja.
“Di Kota Bekasi angka pengangguran lumayan tinggi sehingga ini menjadi ladang subur bagi penipu atau calo-calo untuk melakukan aksi yang merugikan pencari kerja, sehingga jika ada Pemkot punya Satgas terkait pengawasan ketenagakerjaan, nanti mereka melakukan mitigasi sejak dini, tidak hanya menunggu laporan terhadap praktik penipuan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi juga diminta untuk lebih aktif dalam mengawasi aktivitas lembaga penyalur kerja. Karena dirinya menyoroti banyak pencari kerja mengabaikan tanda-tanda penipuan karena kondisi psikologis yang mendesak.
“Banyak orang butuh kerja dan akhirnya standar selektifnya menurun. Padahal jika diperhatikan lebih teliti, banyak hal janggal yang bisa dikenali sejak awal,” tambahnya lagi.
Dirinya menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor dalam menanggulangi penyimpangan di sektor ketenagakerjaan, mengingat Disnaker Kota Bekasi memiliki kewenangan pembinaan di tingkat lokal.(ADV/IKL/DPRD)
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal Dukung Sekolah Rakyat
