Lengserkan Bupati Pati Sadewo Harga Mati, Bukti Rakyat Bukan Budak
RN - Amukan rakyat Pati adalah bukti kekuatan arus bawah sangat dahsyat. Penguasa yang arogan dihantam rakyat.
Benang merahnya adalah jangan pernah bermain-main dengan kedaulatan rakyat. Dan Anda bukan budak yang bisa diperas seenaknya oleh penguasa.
Anda adalah pemilik Pati dan Indonesia ini. Hal ini ditegaskan Adib Miftahul, pendiri Kajian Politik Nasional (KPN) dalam siaran persnya, Selasa (19/8).
BERITA TERKAIT :Mendagri Larang Daerah Naikan PBB, Dampak Bupati Pati Mau Dilengserkan Warga
"Penguasa arogan dan DPRD layak dicap pengkhianat rakyat. Pati mengukir sejarah dan saat ini menjadi trigger bagi daerah lain. Apa itu, setiap kebijakan yang menyengsarakan bakal dilawan oleh rakyat," tegas Adib.
Sementara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah.
Posko itu dibangun rakyat Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tengah bergulir di DPRD pascaaksi besar warga Pati pada 13 Agustus.
Posko kawal pansus itu berdiri tepat di depan Kantor DPRD Pati sejak Senin (18/8). Rencananya, posko itu dipertahankan sampai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu dipenuhi DPRD Pati.
Tertulis ada tiga tujuan pendirian posko. Pertama, pengawalan pansus hak angket Pemakzulan Bupati Pati. Kedua, pengaduan korban kebijakan Bupati Pati. Ketiga, pengaduan korban kekerasan aparat dalam aksi demo 13 Agustus 2025.
Dia mengatakan posko ini tidak menerima donasi. "Posko bertujuan mengawal pemakzulan Bupati Sudewo dan menampung aspirasi warga. Masyarakat bisa menyampaikan aduan, kayak kemarin pas demo kena intimidasi, mau menyampaikan unek-uneknya bicara di sini," tambah Hanif.
Diketahui, Pansus pemakzulan menyoroti 12 kebijakan Sudewo yang menuai polemik dari 22 tuntutan yang diajukan pedemo. Pansus Pemakzulan mendengarkan keterangan dari perwakilan ratusan eks honorer RSUD RAA Soewondo Pati yang diberhentikan dengan dalih efisiensi berdasarkan keputusan Sudewo.
Pemecatan 220 karyawan RSUD Soewondo itu jadi polemik karena terkesan mendadak, hingga tanpa ada pesangon. Pansus juga memeriksa dugaan pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo Pati yang tidak sah.
