RN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lagi hobi ngoceh Jakarta International Stadium (JIS). Para aktivis mendesak HBH alias Heru untuk konsen urus tawuran dan macet.
Aktivis juga mendesak kepada HBH soal JIS. Kata dia, jika memang hasil audit bermasalah tinggal diperbaiki. "Faktanya kan tidak masalah hanya perlu penyempurnaan," ungkap Aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro kepada wartawan, Jumat (28/7).
Yudha menilai, ada kesan HBH lagi melakukan pengalihan isu. Karena, banyak masalah Jakarta yang saat ini belum beres digarap HBH.
BERITA TERKAIT :Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat
Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru
"Macet, tawuran dan polusi dan lainnya hingga LRT," terangnya.
DIketahui, HBH membeberkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Heru mengatakan BPK menyatakan sarana dan prasarana yang ada di JIS harus disempurnakan.
"Hasilnya harus menyempurnakan sarana prasarana untuk supaya jalan masuknya supaya lebih sempurna itu," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Heru Budi mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyempurnaan sarana dan prasarana di JIS. Dia berharap hasil pengerjaan itu membuat JIS lebih bagus.
"Sekarang kita sempurnakan. JIS bagus semua, hasilnya lebih bagus," ujarnya.
Heru menargetkan penyempurnaan JIS rampung jelang penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Dia berharap JIS bisa menjadi salah satu venue Piala Dunia U-17.
"JIS, kita hanya menyempurnakan untuk supaya bisa dipakai U-17," ucapnya.
Selain itu, Heru tak banyak bicara soal rencana audit ulang JIS oleh BPKP dan Inspektorat. "Iya, nanti tanya Inspektorat," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI bakal mengaudit pembangunan JIS. Heru Budi Hartono akan melibatkan Inspektorat serta BPKP dalam proses audit tersebut.
"Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP. Ya nanti kita lihat (kapan audit Inspektorat dan BPKP dilakukan), kan kemarin juga ada hasil audit BPK," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Rabu (26/7).
