HBH Terdepak, Baru Berasa Kena Prank Politisi Kebon Sirih

RN - Istilah olah mengolah di DPRD Jakarta bukan hal yang aneh. Para politisi Kebon Sirih itu diduga menolak mendukung nama Heru Budi Hartono (HBH) karena dikenal kaku.

HBH memang dicap birokrat kaku. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu terdepak dari bursa pencalonan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Jabatan HBH tidak mengusulkan DPRD untuk diperpanjang. “Pj inikan gak bisa diolah, jadi terdepak lah dia. Saya sebagai anggota dewan baru hanya mendengar bisik-bisik aja,” celetuk anggota dewan yang namanya enggan disebutkan.

Semula nama HBH muncul dan didukung oleh beberapa fraksi seperti PKS, PSI dan Demokrat.

Tapi tiba-tiba nama HBH minim dukungan. Dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/9), perwakilan partai politik di DPRD menyebutkan nama-nama yang diusulkan masing-masing.

Hasilnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi meraih 8 suara, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir 7 suara, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik 7 suara.

Kemudian Sekda DKI Joko Agus 2 suara, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali 1 suara, Heru Budi Hartono 1 suara, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi 1 suara.

Satu suara yang didapat Heru Budi merupakan usulan dari PDIP Perjuangan (PDIP).

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan tiga nama yakni Teguh, Tomsi, dan Akmal bakal dikirim ke Mendagri.

“Berdasarkan hasil tersebut maka tiga nama akan diajukan Ke Mendagri utuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Pj Gubernur Jakarta,” kata Yani.

Pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta ini bertalian dengan habisnya masa jabatan Heru Budi pada 17 Oktober 2024.

Sementara itu, Pilkada Serentak 2024 baru digelar pada 27 November 2024. Pelantikan kepala daerah pemilihan rencananya digelar pada Februari 2025.

Di DKI Jakarta, pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang mengikuti pilkada yaitu Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Sementara itu, PSI dan Demokrat Jakarta tak jadi mengusung HBH menjadi Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. PSI dan Demokrat beralasan HBH lebih dibutuhkan menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Mujiono mengatakan Heru Budi lebih dibutuhkan di Kasetpres, terutama dalam masa transisi pemerintahan saat ini.

“Pak Pj Heru lebih dibutuhkan di Kasetpres, apalagi di masa transisi pemerintahan seperti saat ini,” kata Mujiono saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Senator dari Demokrat, anggota Fraksi PSI William A Sarana dalam rapat juga mengatakan Heru Budi lebih baik fokus menjadi Kasetpres. Pihaknya ingin mengapresiasi kinerja Heru Budi selama menjadi Gubernur Jabatan selama dua tahun belakangan.

“Kami ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Heru Budi yang telah bekerja dengan sangat baik. Namun kami melihat, dalam rangka transisi menjaga pemerintahan, kami melihat Pak Heru dalam posisi terbaik sebagai Kasetpres,” kata William.