APBD DKI Anjlok, Ini Saatnya DPRD Jakarta Potong Tunjangan & Malu Dengan Rakyat
RN - Janji DPRD DKI Jakarta yang bakal memotong tunjangan fantastis masih sekedar wacana dan omon-omon. Jika para politisi Kebon Sirih itu peka inilah saatnya memotong tunjangan.
Diketahui, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 berpotensi merosot. Sebab penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai Rp 26 triliun terancam dipotong.
Kabarnya pemerintah pusat, akan memotong DBH dari Rp 26 triliun menjadi Rp 11 triliun. Artinya akan ada pengurangan sekitar Rp 15 triliun.
BERITA TERKAIT :APBD DKI Anjlok, Rano Sebut Pangkas Program Tapi Pramono Haikul Yakin Aman
Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Dengan potongan DBH maka postur anggaran APBD DKI Jakarta 2025 hanya sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. "Rakyat harus berani tagih janji DPRD yang sudah koar-koar mau potong tunjangan rumah dan lainnya," tegas pengamat politik Adib Miftahul, Sabtu (4/10).
Janji tunjangan akan dipotong secara kompak dikatakan oleh ketua dewan dan para wakil ketua dewan. "Ini cuma janji doang, sampai sekarang nihil," bebernya.
Diketahui, DPRD DKI dalam satu bulan bisa mendapatkan dana Rp 130 juta sampai dengan rp 150 juta. Dana ittu belum terhitung duit reses, rapat-rapat dan sosialisasi perda (Perda).
Bahkan DPRD DKI mendapatkan tunjangan rumah dinas Rp 70 juta dan ini lebih besar dari DPR yang sudah memangkas semua tunjangan dan hanya berpenghasilan rp 65 juta per bulan. "DPRD DKI gak tau malu. Masa dapat duit lebih besar dari DPR, padahal dewan Kebon Sirih itu doyan bolos juga," sindir Adib.
Pangkas Transfer
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Nilai APBD DKI 2026 pun berpotensi merosot.
Padahal, sebelumnya DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026. Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 26 triliun.
"DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Diketahui, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp 11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan berpotensi merosot.
"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ujarnya.
Khoirudin mengaku pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta membuat pihaknya kebingungan untuk merombak kembali APBD tahun depan. Sebab, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Kini, DPRD juga terpaksa menunda pembahasan program kerja, proyeksi pendapatan, hingga belanja pemerintah daerah Jakarta tahun 2026 sebelum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait nilai dana transfer ini.
"Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," imbuhnya.
Program Unggulan
Wajar kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kaget. Sebab pemotongan DBH bisa merusak program-program prioritas.
Tapi Pram sapaan akrabnya berjanji program utama yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah, dijamin tidak akan terpengaruh.
BACA HARIAN RADAR NONSTOP. TERBIT SETIAP HARI SENIN SAMPAI DENGAN JUMAT.
“Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” kata Pramono saat menghadiri kegiatan di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Dia mengakui Pemprov DKI telah menerima informasi terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari Badan Anggaran DPR RI. Meski begitu, ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi skenario apa pun.
“Ya intinya Jakarta dalam kondisi apa pun, DBH dipotong tentunya kita harus siap. Memang saya sudah mendapatkan informasi dari Badan Anggaran DPR RI, program untuk pemotongan DBH dalam rangka efisiensi,” jelasnya, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI akan melakukan penghitungan ulang anggaran tahun depan. Pramono menyampaikan rapat khusus terkait strategi penyesuaian anggaran digelar pada Jumat (3/10/2025) sore bersama jajaran Bapenda dan Sekda.
Selain menjaga program prioritas, ia juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dan percepatan pembangunan melalui berbagai terobosan.
TV RADAR NONSTOP. BERITA SERU DAN HOT SEPUTAR JAKARTA
Salah satunya, optimalisasi pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang kini lebih transparan.
“Jakarta karena seperti yang saya sampaikan berulang kali ingin membangun, tetap dengan terobosan-terobosan. Dan kemarin yang berkaitan dengan KLB yang selama ini mungkin ada sampai dengan 12 tahun belum selesai, kemarin akhirnya sudah diketok 15 hari akan selesai,” terangnya.
