HBH Gak Bisa Diolah, DPRD Jakarta Usulkan Nama Baru Jadi Pj Gubernur Jakarta
RN - Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dikenal sebagai birokrat kaku. Dia enggan menerima lobi-lobi soal proyek ataupun program di Pemprov DKI Jakarta.
Alhasil, partai yang awalnya mendukung HBH mendadak balik arah. HBH tidak didukung saat DPRD mengusulkan nama calon Pj Gubernur.
HBH terlihat slow saat namanya tidak masuk dalam bursa pengusulan DPRD ke Kemendagri. "Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (13/9).
BERITA TERKAIT :Susunan Pembantu Prabowo, Heru Budi Hartono Digeser
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur Jakarta akan habis pada 17 Oktober 2024. Kemendagri lalu meminta DPRD Jakarta mengusulkan tiga nama untuk menjadi Pj Gubernur.
DPRD Jakarta lalu mengusulkan tiga nama kepada Kemendagri. Mereka antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi meraih 8 suara, Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir 7 suara, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik 7 suara.
Nama-nama lain yang masuk bursa yakni Sekda DKI Joko Agus 2 suara, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali 1 suara, Heru Budi Hartono 1 suara, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi 1 suara.
Satu suara yang didapatkan HBH merupakan usulan dari PDIP Perjuangan (PDIP). Awalnya HBH didukung beberapa parpol seperti PKS, Demokrat dan PSI.
Mendadak ketiga parpol itu belok dan mendukung nama lain. "HBH kaku dan gak bisa diolah. Jadi dewan kesal," tegas anggota DPRD yang baru duduk di Kebon Sirih pada 2024-2029.
Ketua Sementara DPRD Jakarta Achmad Yani mengatakan tiga nama yakni Teguh, Tomsi, dan Akmal bakal diusulkan ke Mendagri.
"Berdasar hasil tersebut maka tiga nama akan diajukan Ke Mendagri untuk jadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Pj Gubernur Jakarta," kata Yani.
Sementara itu Wakil Ketua Sementara DPRD Jhonny Simanjuntak menyebut Heru masih bisa menjadi Pj Gubernur Jakarta kendati tak diusulkan ke Kemendagri. Menurutnya, keputusan saat ini berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Kemungkinan itu bisa saja. Kalau misalnya nanti Kemendagri atau Presiden mengharapkan perlu adanya tindak lanjut dan tidak ada proses belajar lagi," kata Jhonny.
Di sisi lain, Pilkada Serentak 2024 baru digelar pada 27 November 2024. Pelantikan kepala daerah terpilih rencananya digelar pada Februari 2025.
Di DKI Jakarta, pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang mengikuti pilkada yaitu Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
