RN - Sekolah di Jakarta ternyata masih marak bully. Aksi perundungan antarsiswa kerap terjadi di lingkungan sekolah.
Data hasil riset Programme for International Students Assessment (PISA) sebelumnya menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan (bullying) di Indonesia sebanyak 41,1%.
Angka murid korban bully ini jauh di atas rata-rata negara anggota OECD yang hanya sebesar 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan.
BERITA TERKAIT :Dirujak DPR, Menteri HAM Natalius Pigai Siap Dibully Dan Dicaci
Mahasiswa Nilai Ada Fenomena Ijonkan APBD Demi Dulang Suara di Pilkada Kota Bekasi 2024
Selain mengalami perundungan, murid di Indonesia mengaku sebanyak 15% mengalami intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina dan barangnya dicuri. Selanjutnya sebanyak 14% murid di Indonesia mengaku diancam, 18% didorong oleh temannya, dan 20% terdapat murid yang kabar buruknya disebarkan.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pendidikan untuk sering turun ke sekolah guna mencegah aksi perundungan antarsiswa.
Selain itu, imbauan, cegah perundungan ini juga ditujukan Heru kepada seluruh kepala sekolah se-Jakarta.
Hal ini disampaikan Heru ditemui usai memberikan pengarahan kepada para Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Auditorium Dinas Pendidikan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).
"Saya minta kepala sekolah, lalu kasudin, makanya tadi saya minta kasudin untuk turun ke sekolah-sekolah, antara lain saya minta tidak ada bullying kepada anak-anak didik kita semua itu harus dipastikan," kata pria yang akrab disapa HBH ini.
Menurut Heru, kepala sekolah harus bertanggung jawab apabila ditemukan kasus perundungan siswa di sekolah. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar dilakukan pengawasan ketat.
Selain itu, ada dua poin lainnya yang diinstruksikan Heru bagi para kasudin, para kepala sekolah dan pejabat eselon III dan IV dinas pendidikan ini.
Dia meminta para pejabat Disdik untuk dapat menjaga kualitas pendidikan di Jakarta. Selanjutnya, dia ingin kepala sekolah memastikan pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran.
"Saya minta kepada kepala sekolah, pengawas sekolah bahwa KJP itu tepat sasaran, sehingga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan," kata dia.
