Cawe-Cawe DPR Garap Dapur MBG & Maraknya Kasus Keracunan
RN - Tudingan soal DPR main program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi DPR itu diduga telah mencoreng program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo mengaku kalau dirinya memantau maraknya dugaan kasus keracunan terkait program MBG. Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah menteri.
"Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," kata Prabowo.
BERITA TERKAIT :Keracunan MBG Di Jakarta, Makan Mie Goreng Bau Busuk & Perut Mual
MBG Jadi Cawe-Cawe DPR, Siapa Sosok Yang Kuasai Kuota?
Prabowo mengatakan program MBG ini menyasar puluhan juta anak hingga masyarakat yang membutuhkan. Ia meyakini akan adanya hambatan dari program tersebut. Ia pun optimistis untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
"Untuk memberi makan sekian juta, pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi," katanya.
Sinyal Dipolitisasi
Prabowo mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi atau mengadu domba masalah tersebut dengan program MBG. Ia menekankan tujuan MBG untuk membantu anak-anak yang kesulitan makan.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi," tuturnya.
BGN Pantau Dapur
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menilai penyalahgunaan anggaran oleh para pengusaha satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG sangat kecil kemungkinannya terjadi dalam menjalankan program tersebut.
"Jadi uang, pertama biar ini konstruksinya, uang ini dari Kementerian Keuangan yang program MBG ini disalurkan melalui KPPN langsung masuk ke dapur SPPG," kata dia saat konferensi pers, Minggu (28/9/2025).
Anggaran itu masuk ke akun virtual atau virtual account rekening bersama antara mitra dan SPPG. Anggaran itu disebut hanya bisa diambil dengan persetujuan mitra dan SPPG. Artinya, salah satu pihak tidak bisa menggunakan uang itu tanpa ada persetujuan pihak lainnya.
Nanik mengatakan, anggaran untuk satu porsi MBG adalah Rp 15 ribu. Namun, tidak seluruh uang itu digunakan untuk kebutuhan makan.
Ia menjelaskan, dari total uang Rp 15 ribu, Rp 2.000 adalah untuk kebutuhan sewa usaha. Sewa usaha yang dimaksud mencakup sewa gedung, sewa tanah, sewa peralatan, sewa ompreng, dan berbagai kebutuhan lainnya, yang masuk ke kantong mitra BGN.
"Ini bukan keuntungan (mitra). Kan mitra ini investasi," ujar dia.
Ia menyebutkan, bentuk investasi yang dilakukan mitra adalah membangun dapur hingga menyediakan peralatannya. Menurut dia, investasi yang diperlukan untuk membangun satu dapur dengan peralatannya itu mencapai miliaran rupiah.
"Jadi anda hitung, (modal) dia akan kembali dalam berapa tahun? Kalau MBG-nya sedikit, bisa jadi dia lima tahun belum balik loh masuk uangnya," kata dia.
Selain untuk biaya sewa, masih ada potongan dari uang Rp 15 ribu untuk setiap porsi MBG. Potongan kedua adalah Rp 3.000 dari setiap porsi untuk kebutuhan operasional, mulai membayar karyawan, listrik, internet, gas, sewa mobil operasional, transportasi, dan lainnya.
Setelah dikurangi biaya sewa dan operasional, hanya tersisa Rp 10 ribu. Sisa itulah yang sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan membeli bahan baku bagi setiap porsi MBG.
"Kan ada orang, paling itu dibelanjakan itu hanya Rp 7.000, Rp 8.000, makanya menunya nggak bagus. Salah," tegas Nanik.
Menurut dia, pembelian bahan baku untuk menu MBG tidak sama nilai uangnya setiap hari. Ia mencontohkan, kebutuhan belanja untuk hari ini bisa saja Rp 8.000 untuk setiap porsi MBG. Namun, biaya itu pasti akan dilebihkan pada hari lainnya.
"Karena makanya kalau belanja terus, dikasih susu terus, duitnya nggak cukup. Jadi dia akan dipaskan kira-kira hari Rabu satu kali susu dengan hari Jumat satu kali susu," kata dia.
Ihwal kemungkinan adanya kelebihan dana dalam rekening itu, Nanik menjelaskan, uang itu bakal tetap berada di rekening. Pihak mitra dan SPPG disebut tidak bisa menggunakan uang itu, karena dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan dan bakal diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jadi uang yang tersisa itu ada di rekening itu. Jadi tidak mungkin kalau uang yang MBG ini dikorupsi itu, enggak mungkin. Kecil lah, sekian persen," kata dia.
Ia menambahkan, SPPG juga telah memiliki data kebutuhan harga bahan pokok. Hal disediakan untuk meminimalkan kemungkinan mark up harga kebutuhan pokok oleh supplier.
"Nah, kalau dia ini belanjanya, mitra ternyata lebih tinggi, dia (SPPG) enggak mau," kata Nanik.
