Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Lucky Hakim Mundur Dari Wabup Indramayu, Benarkah 75 Persen Kepala Daerah Gak Akur?

RN/NS | Kamis, 16 Februari 2023
Lucky Hakim Mundur Dari Wabup Indramayu, Benarkah 75 Persen Kepala Daerah Gak Akur?
-

RN - Mundurnya Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati (Wagub) Indramayu membuka tabir harmonisasi kepala daerah. Sebab, banyak kepala daerah tidak akur setelah menang di pilkada.

Diketahui, Lucky Hakim mundur diduga karena ada yang tidak cocok soal harmonisasi dengan Bupati Indramayu Nina Agustina. Tapi, Nina mengklaim selama menang pilkada hingga saat ini, tidak memiliki suatu masalah apapun dengan Lucky Hakim.

Bahkan sejauh ini keduanya telah melaksanakan tugas masing-masing. Lucky Hakim maju dalam Pilkada Indramayu dan mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati bersama Nina Agustina Da'i Bachtiar. Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dan dilantik pada 26 Februari 2021.

BERITA TERKAIT :
Kasus Bupati Sidoarjo Mandek, ICW Desak KPK Kapan Tahan Gus Muhdlor? 
Ingin Selalu Dekat Masyarakat, Bupati Dico Buka Layanan Aduan di Medsos

Pasangan ini diusung Partai Gerindra, PDIP, NasDem, dan Perindo ketika maju di pilkada. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah mendata kalau ada sekitar 75 persen pasangan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota ataupun Gubernur dan Wakil Gubernur) di Indonesia hubungan kerjanya tidak harmonis sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan di daerah tersebut.

Keharmonisan antara bupati/wali kota dan gubernur dengan wakilnya hanya bertahan antara enam bulan hingga satu tahun pemerintahan. Sesudah itu, mulai muncul konflik dan hubungan mereka menjadi tidak harmonis.

Ketidakharmonisan itu biasanya diakibatkan karena kurangnya komunikasi, konflik kepentingan, dan tidak memahami tugas masing-masing.

Salah satu masalah krusial di daerah adalah sejumlah wakil bupati/wakil wali kota ataupun wakil gubernur tidak bisa menahan diri serta menyadari akan tugasnya sebagai seorang wakil. Sebaliknya, seorang bupati/wali kota ataupun gubernur tidak memiliki leadership yang baik untuk dapat memobilisasi potensi pasangannya.