Pj Gubernur DKI Nyalakan Peringatan Dini
RN - Sudah 100 hari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin Pemerintahan DKI Jakarta. Banyak program yang sudah dilakukan, tetapi masih lebih banyak lagi program-program yang langsung berdampak baik bagi masyarkat belum dieksekusi bahkan dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sampai tingkat kelurahan di Pengprov DKI Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat terus melakukan penataan birokrasi didalam pemerintah untuk mempercepat eksekusi-eksekusi program-program pembangunan baik yang berupa program fisik maupun non fisik.
Namun, jika dicermati lebih dalam, dapat dilihat dari kinerja SKPD, mulai dari walikota, kepala-kepala dinas, kepala suku dinas, camat, sampai lurah hampir semuanya jalan ditempat. Tidak ada yang berani mengambil inovasi, bahkan eksekusi program.
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?
Berbagi Ide Dan Asah Kepemimpinan Songsong Jakarta Kota Global, FPPJ Gelar Kemah Aktivis Muda Di Ragunan
Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah mengatakan, FPPJ sangat sedih melihat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang harus bekerja sendirian dilingkungan Pemprov DKI.
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya program yang di ada SKPD semuanya hanya gimmick tidak ada yang berani eksekusi, contoh: program ERP di Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sampai hari tidak dijalankan oleh Dishub.
Pekerjaan sodetan kali Ciliwung yang baru dikerjakan, bahkan Pj Gubernur harus turun sendiri untuk melakukan eksekusi bukan Dinas Tata Air, penerimaan pajak yang belum maksimal dan masih banyak terdapat kebocoran, kebocoran data bansos di era Covid-19, pengelolaan BUMD, meningkatnya aduan kasus korupsi, pelayanan publik di tingkat kelurahan.
“Padahal program-program tersebut adalah program yang langsung bersentuhan dengan rakyat, tetapi Dinas lambat dan terkesan adanya pembusukan terhadap sosok Pj Gubernur,” kata Rian sapaan akrab Ketua Umum FPPJ ini.
FPPJ melihat DKI Jakarta yang masih memiliki otonomi khusus tanpa harus menunggu komando dari pusat dan ditambah Pj Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi-mutasi pejabat, harus segera melakukan penyegaran dalam internal birokrasi pejabat-pejabat dilingkungan Pengprov, mulai dari tingkat walikota, kepala dinas, kepala suku dinas, camat, sampai lurah.
“Sebagai sebuah perkumpulan pemuda yang peduli akan pembangunan kota Jakarta FPPJ meminta kepada Pj Gubenur Jakarta untuk menyalakan peringatan dini, karena Jakarta itu desentralisasi asimetris, Pj Gubernur harus segera merotasi dan mereformasi pejabat jangan sampai Pj Gubernur bekerja sendirian. Segera lakukan mitigasi konflik, mitigasi kepentingan pribadi pejabat serta pengawasan dalam internal agar tidak terjadi pembusukan hingga pembangkangan oleh pejabat-pejabat yang ada di Pengprov,” pungkas Ketua Umum FPPJ ini.
