Bobby Razia Plat BL, DPR Minta Tangkap Mantu Jokowi?
RN - DPR kesal dengan aksi Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution yang bikin gaduh. Para politisi Senayan mendesak agar menantu Jokowi itu diproses secara hukum terkait razia plat Aceh, BL.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, meminta Polda Sumatra Utara (Sumut) untuk mengambil langkah tegas terhadap Bobby Nasution, terkait polemik razia pelat kendaraan asal Aceh yang belakangan gaduh.
"Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah," kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
BERITA TERKAIT :Bobby Cari Ribut Ke Aceh, Mualem: Dia Jual Kita Beli, Kalau Sudah Gatal Kita Garuk
Nasir menilai, kebijakan yang digagas menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu, berpotensi memicu gesekan sosial antara masyarakat Aceh dan Sumut. Selain itu, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan berpelat resmi dari daerah mana pun, berhak melintas di seluruh wilayah Indonesia.
Razia terhadap kendaraan berpelat BL pun dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah. "Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat," lanjut legislator asal Aceh tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf menilai, kebijakan Bobby yang melarang kendaraan berpelat nomor di luar Sumut, beroperasi di wilayahnya, bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sejatinya, jalan lintas provinsi itu adalah jalan umum. Demikian pula jalan dalam provinsi, ada APBD rakyat di dalamnya. Saya rasa kalau mau tingkatkan PAD, bukan berdasarkan pelat, tapi tingkatkan kerja sama Samsat," tutur Dede kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ia menyebut, Pemprov Sumut dapat memperbaiki tata kelola galian-C, atau apapun yang menjadi aset daerah. Selain itu, Bobby disarankan untuk fokus mencegah praktik tambang dan perkebunan ilegal yang diduga marak terjadi di Sumut.
"Dan masih banyak cara lainnya. Saya sarankan Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh, duduk bersama cari cara tingkatkan PAD dengan bijak," tegasnya.
Bobby Nasution sempat buka suara atas kritik yang ditujukan kepadanya, terkait pelarangan kendaraan berpelat nomor non Sumut itu.
Dia bilang, kebijakan tersebut bukan dalam rangka menarget daerah tertentu. Namun untuk fokus dalam mengoptimalkan potensi PAD. "Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa," ucap Bobby usai acara launching UHC Prioritas, Senin (29/9/2025).
Ia menekankan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota, mendata perusahaan yang beroperasi di Sumut, namun menggunakan kendaraan berpelat luar provinsi.
"Saya menekankan pada seluruh bupati, wali kota, tolong kalau di daerahnya ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut, tapi kendaraan operasionalnya di luar pelat dari Sumut tolong didata," jelasnya.
Polemik ini semakin ramai setelah video penyetopan kendaraan berpelat Aceh viral di media sosial. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kemudian meminta warganya tetap tenang dan tidak terpancing emosi.
Ia menegaskan, Aceh tidak akan memulai konflik, tetapi tidak akan tinggal diam jika memang ada aspek hukum yang dilanggar. "Dia jual kita beli, kalau gatal kita garuk," ucap mantan Panglima GAM ini.
