Mendagri Picu Gaduh, Dasco Turun Dan Urusan Empat Pulau Aceh Rampung

RN - Konflik urusan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) ternyata ada peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Politisi Gerindra ini turun gunung. 

Dasco mengatakan Kemendagri baru menemukan dokumen lama yang menjadi dasar kembalinya empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke wilayah administratif Provinsi Aceh.

Hal itu dilaporkan Dasco kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6).

BERITA TERKAIT :
Prabowo Putuskan Empat Pulau Milik Aceh, Mendagri Malu Dong, Bobby Gak Sakti Lagi?

---

Dalam rapat tersebut, Dasco melaporkan soal ditemukannya dokumen kesepakatan dan keputusan tahun 1992 oleh pihak Kemendagri.

"Kami telah membicarakan soal empat pulau, dan Alhamdulillah, tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita temukan dokumen lama, keputusan mendagri tentang keputusan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa empat pulau itu masuk ke wilayah Aceh," kata Dasco kepada Prabowo di ujung saluran pembicaraan video seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Dasco melaporkan kepada Prabowo bahwa Bobby dan Muzakir selaku Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh saat ini meneken pembaruan kesepakatan di hadapan presiden soal empat pulau tersebut.

"Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Alhamdulillah kalau memang sudah dengan cepat ada pemahaman bersama, penyelesaian, baik sekali," jawab Prabowo dalam rapat secara virtual tersebut.

Prabowo memimpin rapat tersebut secara virtual, karena tengah dalam kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Prabowo terlihat didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu dalam konferensi pers bersama usai rapat terbatas itu, Tito mengatakan dokumen itu merupakan kesepakatan batas wilayah Aceh-Sumut yang tertuang pada Kepmendagri 111 tahun 1992.

Padahal awalnya, Kemendagri terkesan mendukung Gubernur Sumut Bobby Nasution. Melihat itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem ngotot. Bahkan mantan Panglima GAM ini enggan dilobi Bobby.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mendagri Tito Karnavian yang memicu kehebohan kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Tito mengeluarkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) terkait kode wilayah administrasi yang mencantumkan keempat pulau tersebut dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebelumnya, empat pulau itu masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

"Keputusan Mendagri (Kepmendagri) inilah yang memicu kehebohan beberapa hari terakhir ini. Saya berpendapat Kepmendagri ini nanti harus direvisi segera setelah terbitnya Permendagri yang mengatur tapal batas darat dan laut antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Selasa (17/6).