Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Pengawasan Dan Pembinaan Jeblok, Pak PJ Heru Copot Aja Inspetorat

Bcr | Kamis, 19 Januari 2023
Pengawasan Dan Pembinaan Jeblok, Pak PJ Heru Copot Aja Inspetorat
(Poto Pemprov DKI Jakarta) Net
-

RN- Kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi (Pemfrov) DKI Jakarta sedang menjadi perhatian publik. Adanya beberapa Kasus di DKI dianggap juga menjadi kesalahan inspektorat lantaran telah gagal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan daerah.

Presideum Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) Bayu Adriansyah dalam siaran persnya menyatakan, Kasus korupsi tanah munjul dan pulo gebang yang sudah ada tersangka bahkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan kelemahan inspektorat, 

Inspektorat DKI Jakarta lemah dalam pengawasan dan pembinaan penggunaan anggaran di pemerintahan DKI Jakarta. 

BERITA TERKAIT :
Bupati Sidoarjo Pakai Jurus Sakit, KPK Gak Percaya Alasan Gus Muhdlor?
Jaktim Sering Diamuk Si Jago Merah, Jadi Jawara Kebakaran  

“ Budaya korupsi dilingkungan pemerintahan DKI Jakarta tidak akan bersih karena oknum Inspektorat juga diduga ikut menjadi pemain dalam “penggurasan” anggaran pendapatan daerah DKI Jakarta bukan untuk penyelamatan anggaran,” ucapnya.

Kata Bayu, Inpektorat DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Syaefuloh Hidayat dinilai jeblok dalam berkerja. Ia meminta PJ Gubenur Heru Budi untuk mengganti inspetorat DKI dengan orang yang lebih baik.

“Syaefuloh Hidayat adalah salah peserta yang ikut dalam seleksi Sekda DKI Jakarta patut diduga “tutup mata” dalam pengawasan pengadaan tanah tersebut yang berujung korupsi,” kata Bayu.

Lebih lanjut Bayu berharap kasus yang di tangani KPK tidak saja hanya sampai pada korupsi tanah munjul dan pulo gebang. Menurutnya, masih banyak dugaan korupsi di DKI seperti Bansos Covid-19 tahun 2020-2021 yang sedang ramai dibahas di media sosial dan media Online.

“ Kasus korupsi tanah munjul dan pulo gebang yang sudah masuk pengadilan korupsi di pengadilan negeri Jakarta Pusat telah merugikan keuangan DKI Jakarta sehingga ratusan milliar bahkan KPK ditunggu untuk mengusut dugaan kasus korupsi bansos DKI yang telah viral dimedia sosial maupun media on line,” Tuturnya.