Jadi Kota Bisnis Global, Pengusaha akan Rekomendasikan Pj Gubernur DKI ke Presiden
RN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022.
Nantinya, Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih gubernur definitif pada Pilkada serentak di bulan November 2024.
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Banjir, Pj Teguh Mulai Galau Dan Pusing?
Belajar Dari Paman Birin Yang Bebas Dari Jeratan Kasus Korupsi Oleh KPK
Untuk itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'PJ Gubernur DKI Jakarta Harapan Pelaku Usaha'. Hasil FGD ini akan disampaikan langsung kepada Presiden JokoWI sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, sebagai kota jasa, DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha.
"Untuk itu, Jakarta membutuhkan Penjabat Gubernur yang mengenal dan mengerti karateriastik Jakarta, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan," ujar Sarman di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).
Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis, lanjut Sarman, maka pelaku usaha berharap agar Presiden dalam menunjuk Penjabat Gubernur DKI adalah sosok yang mumpuni, yang memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa, sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.
"Dan yang paling penting mendalami akan profil ekonomi Jakarta, yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif," kata Sarman.
Termasuk tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan, kata Sarman, sangat diharapkan Penjabat Gubernur DKI mampu menciptakan suasana politik yang tidak menimbulkan kegaduhan. "Sehingga berbagai sektor usaha dan jasa beraktivitas seperti biasa," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi berharap PJ Gubernur DKI akan menjadi pimpinan yang efektif. Karena selain harus menjalani roda pemerintahan, 2,5 tahun lagi juga akan menghadapi Pilkada.
"Makanya kami berharap bapak presiden akan memilih PJ yang efektif. Efektif di sini, kami membutuhkan kondusifitas. Kami dari pengusaha tentunya sangat menginginkan roda perekonomian akan tetap berjalan," tuturnya.
Diana Dewi juga menyatakan, karena ada rencana pembangunan Jakarta sampai tahun 2026, maka itu tetap menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh PJ Gubernur yang baru.
"Tentunya harus punya pegangan untuk bekerja, dengan mengesampingkan selera. Jangan selera yang baru, tetapi ini sudah ada blue print-nya," tegasnya.
Diana Dewi juga ingin PJ Gubernur Jakarta dapat membuat investasi lebih mudah, dan memunculkan pengusaha baru yang juga akan membuka lapangan pekerjaan baru. "Ujungnya dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jakarta," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki berharap, PJ Gubernur Jakarta mau mendengar saran dan kritik, ketika memimpin Jakarta selama masa transisi.
"Harapan saya PJ Gubernur yang terpilih ini mau bersama kita berkolaborasi memimpin Jakarta. Kami juga menginginkan PJ Gubernur bisa merangkul semuanya, karena dia ditugaskan, bukan dipilih, untuk memimpin Jakarta selama hampir 3 tahun," tandasnya.
Acara FGD itu makin menarik dengan narasumber Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey dengan Panitia Pelaksana, Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad.
Fauzan Fadel Muhammad menegaskan, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa menyiapkan Jakarta menuju City 4.0. Terlebih, katanya, Jakarta belum sepenuhnya pulih usai diterpa Pandemi Covid-19. Ada 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat COVID-19.
"Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk menjadi pertimbangan sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figure yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar," tegasnya
