Usai Anies Diperiksa KPK, SDR Bongkar Borok Pembayaran Commitmen Fee yang Diduga Merugikan Keuangan Negara
RN - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menyoroti pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kemarin (7/9/2022).
Pasalnya, Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan sarana dan prasarana mega proyek sirkuit balap mobil listrik formula E di Ancol.
Isu dugaan penyalahgunaan wewenang itu kembali mencuat usai KPK menindaklanjuti laporan dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) soal adanya dugaan pembuatan surat kuasa permohonan pinjaman uang dari Pemprov DKI Jakarta kepada Bank DKI dengan No surat 747/-072.26.
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Dalam surat itu disebutkan Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan pinjaman daerah kepada Bank DKI Jakarta yang diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik international formula E yang diselenggarakan pada Juni 2022 lalu.
Dalam surat kuasa permohonan pinjaman anggaran pembangunan penyelenggaraan itu ditandatangani langsung Anies Baswedan selaku Gubernur DKI yang memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada 21 Agustus 2019 lalu.
Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengungkapkan,
pemberian surat kuasa tersebut diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 pasal 92 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai jangka waktu penggangaran tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
Hari mengatakan, sedangkan berdasarkan dokumen paparan dari Dispora Provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa terdapat dugaan pembayaran commitment fee kepada pihak penyelenggara Formula E sebesar Rp 560 miliar selama 3 tahun yakni dari tahun 2022 hingga tahun 2024.
"Terkait dengan kewajiban membayar commitement fee selama 3 tahun (2022, 2023, 2024) sebesar Rp 560 Milyar sementara masa jabatan Gubernur Jakarta akan berakhir Bulan Oktober 2022, diduga telah melanggar PP 92 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Hari, hari ini.
Hari melanjutkan pembayaran commitment fee tersebut diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 200 miliar yang diketahui berdasarkan kesepakatan perjanjian antara Jakpro dengan FEO dalam perhelatan tiga musim ajang balap mobil listrik formula E yakni pada tahun 2022, 2023 dan 2024.
"Bahwa dalam pembayaran comitment fee tersebut diduga telah merugikan negara sebanyak Rp 200 miliar," tutur Hari.
Hari menjelaskan kerugian negara tersebut diketahui berdasarkan surat edaran dari Dinas Pemuda dan Olahrara (Dispora) DKI Jakarta yang berisi tentang rincian biaya komitmen Formula E. Hari menambahkan, didalam surat itu, biaya komitmen tersebut wajib dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke pihak Formula E melalui Dispora Jakarta.
Sedangkan disatu sisi, menurut Hari, jabatan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta akan habis
pada Oktober 2022. Selain itu, kerugian uang negara sebesar Rp 200 miliar itu diketahui berdasarkan nilai yang dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 560 miliar pada sesi musim pertama.
Padahal, lanjut Hari, seharusnya comitmen fee yang dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut sesuai yang disetujui oleh DPRD Provinsi DKI pada sesi musim pertama pertengahan tahun ini yakni sebesar Rp 360 miliar.
"Bahwa pada September 2019 telah beredar surat dari Dispora ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berisi biaya komitmen Formula E yang wajib dibayar oleh Pemprov DKI ke pihak Formula E," jelas Hari.
"Bahwa pembayaran commitment fee tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 560 Milyar – Rp 360 Milyar = Rp 200 milyar," tandas Hari.
