KPK, Mark-Up Whoosh Jangan Cuma Wacana, Mahfud Sudah Siap Diperiksa
RN - Dugaan mark up dalam proses pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo makin heboh. Mahfud MD mengaku siap diperiksa oleh KPK jika diperlukan.
Mantan Menko Polhukam itu secara tegas mengatakan dirinya siap memberikan keterangan jika memang diminta oleh KPK. Akan tetapi, ia menolak jika diminta membuat laporan ke KPK menyangkut perkara ini.
"Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga," ujarnya kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
BERITA TERKAIT :Kereta Cepat Jakarta-Bandung Busuk, Kenapa Lebih Mahal Dari Arab Saudi?
"Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor," imbuhnya.
Di sisi lain, Mahfud menilai KPK seharusnya juga sudah mengetahui isu ini. Menurutnya dugaan mark up di proyek Whoosh sudah mengemuka jauh sebelum diperbincangkan lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
"Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Mestinya, KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan)," ucapnya.
KPK sebelumnya mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut.
Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran di proyek Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
KPK sebelumnya mengaku tak cuma menunggu informasi dari Mahfud MD soal dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"Kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
Selain menunggu informasi dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building.
Meski demikian, KPK memandang informasi awal terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat menjadi sebuah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.
"Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat," ungkap Asep.
