Depok & Bekasi Jadi Jakarta Raya, Warga Bogor Teriak

RN - Usulan Depok dan Bekasi masuk ke Jakarta terbuka. Usulan Jakarta Raya itu bisa masuk dalam revisi UU Nomor 29.

Apesnya, Bogor tidak masuk dalam wacana Jakarta Raya. Diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 adalah tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Harusnya Bogor juga dong masuk Jakarta aja sekalian," ungkap Roni warga Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/7).

Bapak dua ini meminta kepada pemerintah pusat dan DPR tidak pilih kasih. "Agar daerah kami maju," ucapnya.

Sanif warga Bogor lainnya juga menilai, harusnya Kota Hujan juga masuk dalam agenda penggabungan Jakarta Raya. "Jangan cuma Depok dan Bekasi aja dong, masa Bogor dicuekin," tukasnya.

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dewan  mempertimbangkan usulan Depok, Bogor, dan Bekasi bisa bergabung dengan Jakarta menjadi Provinsi Jakarta Raya dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Terkait usulan Wali Kota Depok agar memasukkan Depok, Bogor, dan Bekasi masuk dalam wilayah Jakarta Raya, Komisi II DPR akan mempertimbangkannya dalam pembahasan revisi UU tentang DKI Jakarta," kata Rifqi di Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Menurut politikus PDIP itu, UU tentang DKI Jakarta memang harus diubah setelah dibentuk UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Rifqi menjelaskan, revisi itu akan mengatur apakah wilayah Jakarta akan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau mengatur karakteristik kekhususan.

"Karena kekhususannya dalam konstitusi Pasal 18 harus bersifat beda dari keberadaan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia," ucapnya. Rifqi menjelaskan, ketika Jakarta tidak menjadi Daerah Khusus Ibu Kota, wacana yang perlu dipertimbangkan adalah menempatkan wilayah kabupaten dan kota yang saat ini bersifat kota administratif berubah menjadi otonom.

Menurut dia, ketika perubahan bentuk kabupaten dan kota tersebut dilakukan, wilayah tersebut akan terjadi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD secara langsung."Semua itu selambat-lambatnya akan kami bahas di akhir tahun 2022 agar tidak ada dualisme aspek yuridis ibu kota negara," ujar Rifqi.

Dia mengakui, saat ini secara de jure, ibu kota negara Indonesia berada di dua tempat, yaitu Jakarta dan IKN Nusantara, hingga dilakukan perubahan terhadap UU tentang Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, saat perubahan UU nanti sangat memungkinkan wilayah sekitarnya bergabung menjadi Jakarta Raya.

Ide Sutiyoso

Masih ingat nama Sutiyoso. Gubernur DKI Jakarta dua periode itu pernah mencetuskan konsep Jakarta Raya dan Megapolitan.

Konsep itu adalah menggabungkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek menjadi satu kesatuan di ibu kota. Bahkan Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso memperluas hingga Cianjur.

Konsep tersebut untuk menuntaskan macet dan banjir. Isu Jakarta Raya kembali panas setelah dimunculkan Wali Kota Depok M Idris.

Tapi M Idris langsung disentil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

M Idris memang lagi membuat sensasi soal Depok sebaiknya bergabung ke Jakarta. Ucapan M Idris menuai kontroversi di publik.

M Idris mengklarifikasi soal usul tersebut. Menurut Idris, Depok telah mendapat berbagai bantuan dari Provinsi Jawa Barat.

Apakah M Idris sudah tobat? "Alhamdulillah Kota Depok mendapat perhatian besar dari provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dan banyak sekali aspirasi Kota Depok didengar bahkan direalisasi," papar Mohammad Idris dalam konferensi pers di ruang Bougenville, Gedung Balai Kota, Rabu (20/7/2022).

Idris pun mengungkap beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemprov Jabar, salah satunya Underpass Dewi Sartika. Ia berharap fasilitas lainnya juga bisa terwujud atas kerja sama dengan provinsi.

"Banyak sekali bantuan-bantuan Pak Gubernur selama ini kepada Kota Depok. Kenapa? Karena Kota Depok ini dianggap sebagai etalase Jawa Barat. Kalau etalasenya jelek, ya, Jawa Barat kurang nyaman melihatnya, kalau etalasenya bagus kita terus digesa penghargaan-penghargaan juga diapresiasi oleh beliau," tutur Idris.

Ia pun menepis jika ada hubungan yang kurang harmoni dengan Jawa Barat. Menurut Idris, warga Depok selama ini hidup nyaman dan aman.

"Selama ini kita hidup nyaman, enak, damai. Perhatian dari Jawa Barat; Gubernur, Pak Wagub sangat harmoni. Bukan egoistis, bukan ego sektoral, ego wilayah," paparnya.

Idris mengatakan, jika wacana terkait usulan Jakarta Raya berangkat dari pemaparan akademisnya. Hal tersebut sempat disampaikan dalam salah satu webinar berjudul 'Pasca IKN Bagaimana Jakarta ke Depan'.

"Saya memaparkan di situ kebijakan IKN dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional dan sebuah keniscayaan dari sisi kependidikan, dari sisi kepadatan pendudukan dan dampak-dampak sosial ekonomi yang ada di DKI dan Pulau Jawa.

Ia mengatakan, jika wacana itu terkait revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI yang tengah diajukan revisinya oleh Pemprov DKI ke pemerintah pusat.

"Jakarta ke depan bisa jadi pusat perekonomian global dia bisa diwacanakan sebagai provinsi atau kota hijau sebagaimana Copenhagen, Singapura. Dan potensi daerah penyangga ini luar biasa, termasuk Depok, Tangsel, Bekasi, dan sebagainya," lanjut Idris.

"Nggak pernah saya lakukan (Depok pengin gabung Jakarta), makanya bukan karena itu. Kalau memang itu terjadi bisa jadi orang interpretasinya tadi, Kota Depok nggak diurus nggak dapat perhatian, tapi itu tidak kita rasakan," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai celetukan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal menyatukan Jakarta Raya merupakan hal yang lumrah. Hanya, ia mengingatkan kepala daerah untuk berfokus menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah.

"Yang namanya apa... celetukan, boleh-boleh aja. Semua ini kan adalah kesepakatan sejarah dan kesepakatan politik, ya," kata Ridwan Kamil setelah menghadiri rapat BJB di Hotel Trans Luxury Bandung, Selasa (19/7).

"Yang penting mah jangan dikit-dikit mencari solusi yang terlalu jauh gitu ya. Selesaikan permasalahan di wilayah masing-masing secara maksimal, supaya rakyat bisa merasakan bahwa solusinya ada pemimpin daerah masing-masing, tidak mengandalkan daerah lain," tutupnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebelumnya juga marah ke M Idris. UU menilai pernyataan Idris mendiskreditkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dirinya.

"Dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek [Bogor, Depok, dan Bekasi] teu [tidak] maju karena bergabung dengan Jabar. Justru itu sebaliknya, maju dibandingkan daerah lain di Jabar ini," kata Uu seperti dikutip dari detikJabar, Sabtu (16/7).

"Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," kata Uu.

Selain itu, Uu menyatakan penyataan itu dapat memancing kegaduhan di Jawa Barat.

"Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat gaduh. Dan, membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu.

"Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," lanjutnya.

Uu juga meminta Idris agar berhati-hati dalam menyampaikan suatu hal. Seharusnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus saling menguatkan, kata Uu lagi.