KAHMI Eropa Raya: Setop Wacana Jokowi 3 Periode! Jangan Mudah Diadu Domba
RN - Majelis Perwakilan KAHMI Eropa Raya mencermati perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.
"Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian publik dari berbagai kalangan menjadi perhatian kami, antara lain isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang tentunya akan mendorong terjadinya amandemen UUD 1945," kata Ketua Umum MP Kahmi Eropa Raya, Choirul Anam, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selas (12/4/2022).
Kemudian isu penundaan pemilu 2024 yang dilemparkan dan disampaikan oleh beberapa tokoh politik; serta kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan terjadinya kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu. "Tentunya, apa yang terjadi tersebut, berdampak pada konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di masyarakat," imbuhnya.
BERITA TERKAIT :PON XXI Aceh-Sumut 2024 Resmi Dibuka Jokowi
Surya Paloh Ungkit Soal Koalisi, Pasang Badan Saat BBM Naik
Banyak pihak yang menyuarakan keluh kesahnya melalui berbagai cara, salah satunya dengan turun ke jalan melakukan demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
"Sebagai bagian dari diaspora Indonesia di luar negeri, MP KAHMI Eropa Raya perlu merespons polemik dalam negeri serta mengawal dan memberi input policy terhadap kebijakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegas Anam.
MP KAHMI Eropa Raya telah menyusun pernyataan sikap sebagai bentuk respons atas permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia.
Pertama, meminta presiden beserta seluruh menteri di kabinet; anggota dewan, serta seluruh tokoh dan petinggi partai politik untuk mematuhi dan melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 amandemen ke-4 tentang masa jabatan presiden.
"Tanpa perlu lagi ada upaya untuk melakukan amandemen lanjutan," tegas Anam.
Kedua, MP KAHMI Eropa Raya meminta presiden, menteri, tokoh dan petinggi partai politik, serta pihak lainnya menyudahi isu penundaan pemilu 2024. Sebaliknya, semua pihak turut berperan aktif membantu serta mendorong optimalisasi persiapan KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Ketiga, meminta presiden bertindak tegas menolak isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, agar tidak berdampak pada polarisasi serta konflik horizontal yang berkepanjangan di masyarakat.
Keempat, mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi atas melambungnya harga BBM jenis pertamax. Pemerintah harus memastikan tidak lagi terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite di seluruh Indonesia. Selain itu mencabut kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang mengakibatkan inflasi harga bahan pokok di pasaran dan dapat berakibat menurunkan daya beli masyarakat.
Kelima, mendorong presiden untuk memberi sanksi jika ada menteri atau jajaran pejabatnya yang di kemudian hari masih menyuarakan dan melempar isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu 2024;
Pemerintah dan legislatif untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dengan memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat seperti memastikan ketersediaan seluruh bahan pokok dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Fitri 1443 H, serta serta menjamin kepastian hukum agar hak-hak warga negara terlindungi.
Dalam pernyataan sikapnya, MP KAHMI Eropa Raya juga meminta seluruh elemen mahasiswa, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk lebih waspada dan berperan aktif menjaga kebhinekaan, persatuan, serta kesatuan bangsa agar tidak mudah terpecah belah dan diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Masa depan bangsa ini sebuah harga mahal yang harus kita jaga bersama-sama," kata Anam, mengakhiri.
