RN - Jokowi nampaknya selalu berhitung. Dia enggan membuat kebijakan yang tidak populer saat kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok.
Hal itu terungkap dalam data yang disampaikan pada acara Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden sebesar 62,6%.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
"Waktu kita survei yang mengatakan sangat puas atau cukup puas 62,6%, yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu 35,3%," katanya seperti disiarkan di Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).
Dia mengatakan, kenaikan harga BBM memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dia mengatakan kenaikan harga BBM menurunkan tingkat kepuasan sampai 10%.
"Memang efeknya terhadap tren approval rating presiden cukup lumayan kurang lebih 10% dibanding survei bulan Agustus sebelum kenaikan harga BBM," katanya.
Berdasarkan survei sebelumnya di bulan Agustus, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden sebesar 72,3%. Ia menilai, Jokowi cukup cerdik dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM yakni di saat tingkat kepuasan masyarakat tinggi.
"Presiden Jokowi cukup cerdik melakukan kebijakan yang tidak populer di saat approval ratingnya sedang tinggi, ketika meningkat bahkan kembali sebelum pandemi bulan Agustus 72,3%. Itu Pak Jokowi mengambil keputusan ini karena ini keputusan yang tentu tidak menyenangkan banyak pihak," jelasnya.
"Ketika dilakukan di saat approval rating presiden sedang tinggi-tingginya itu dampakya setidaknya tidak sampai di bawah 50%," ujarnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 5-10 September setelah harga BBM naik. Target populasi survei ialah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD). Dengan RDD, sampel sebanyak 1.215 responden dipilih melalui proses pembangkit nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Tolak BBM
Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya merilis hasil survei dengan tema 'Kondisi Ekonomi'. Hasil survei LSI menunjukkan mayoritas responden menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pewawancara yang telah dilatih.
Responden ditanya pendapat mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri tentang harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN versus tidak dinaikkan meski harus menambah utang. Hasilnya, 58,7% responden menolak kenaikan BBM walaupun itu akan menambah utang.
"Hampir 60% (58,7%) masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak usah dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang. Jadi kalau kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer, saya kira nanti kita lihat apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, terutama Pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan terhadap kinerja presiden. itu baru bisa kita lihat beberapa waktu ke depan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers virtual, Minggu (4/9/2022).
"Meski harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, tapi pemerintah harus berupaya agar harga bahan bakar tidak dinaikkan, termasuk jika harus menambah utang," sambungnya.
Meski begitu, Djayadi menyebut ada 26,5% masyarakat yang setuju dengan kenaikan harga BBM. Mereka menyetujui itu karena berkaca dari harga BBM di dunia yang mengalami peningkatan.
"Karena harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, maka untuk mengurangi beban APBN sebaiknya harga bahan bakar juga dinaikkan," ujarnya.
Sementara itu, 14,8% masyarakat memilih tidak tahu atau tidak menjawab terkait pertanyaan tersebut.
Survei ini digelar pada 13-21 Agustus 2022 sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM. Diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM mulai Sabtu (3/9). Presiden Jokowi pun buka suara soal harga BBM subsidi naik itu.
"Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk subsidi masyarakat yang kurang mampu dan pemerintah saat ini harus buat keputusan dalam situasi sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).
"Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tegas Jokowi.
