RN - Survei tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi sebagai dalih penundaan Pemilu 2024 tidak masuk akal. Sebab jika dibandingkan dengan SBY maka Jokowi tidak jauh beda.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengkritik sejumlah pihak yang menjadikan survei tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi sebagai dalih penundaan Pemilu 2024.
Menurut Mujani, para pengusul penundaan Pemilu itu menggunakan hasil survei Litbang Kompas Januari lalu yang menunjukkan tingkat kepuasan Jokowi mencapai 73 persen. Padahal, kata dia, tingkat kepuasan itu tidak menunjukkan rakyat menghendaki Jokowi melanjutkan masa jabatannya.
BERITA TERKAIT :Golput Di Jakarta Bengkak, Anggaran KPU Rp 900 Miliar Diminta Diaudit
Civil Society Mengawal Sistem KPU Jaksel Agar Transparans Proses Pilkada DKI Jakarta
"Survei Kompas terakhir sekitar 73 persen, mereka simpulkan berarti rakyat masih ingin Pak Jokowi terus mimpin," kata dia dalam cuitannya, Jumat (11/3).
Mujani menilai kesimpulan itu keliru. Sebab, tingkat kepuasan itu juga pernah didapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya pada 2012.
Menurut dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY sering di atas 70 persen. Bahkan, hasil survei pihaknya pada 2012, menunjukkan SBY pernah mendapat tingkat kepuasan hingga 75 persen. Namun, hal itu tidak membawa ke wacana perpanjangan masa jabatan SBY.
"Kepuasan pada presiden SBY sering di atas 70 persen, pernah beberapa kali di atas 75 persen. dan ini tak pernah jadi isu untuk perpanjangan jabatan presiden," katanya.
Mujani mengungkapkan, hasil survei hanya menunjukkan masyarakat menghargai pemimpinnya. Namun, mereka juga menghargai konstitusi lewat masa jabatan presiden yang hanya dua periode.
"Karena itu rakyat tak setuju Presiden Jokowi maju lagi untuk periode ketiga, juga nggak setuju pembatalan Pemilu 2024," katanya.
Usulan penundaan Pemilu diketahui disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Rabu (23/3) lalu. Hingga kini, usulan itu didukung dua partai koalisi lain yakni yakni PAN dan Golkar. Sedangkan sisanya menolak.
Survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022.
Persentase ini meningkat tajam dari survei serupa terakhir yang dilakukan pada Oktober 2021, hanya sebesar 66,4 persen. Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau pada masa awal pemerintahan Jokowi.
Sementara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
