Suhaimi Keseret Munjul, Khoirudin Pindah Kantor Ke Lantai 9 

RN - Khoirudin dapat rejeki nomplok. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta ini bakal dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD DKI. 

Khoirudin bakal pindah kantor ke Lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih. Dia menggantikan Abdurrahman Suhaimi. 

Sebelum pergantian mencuat, isu kalau Suhimi bakal kena depak sudah santer. Politisi senior PKS itu kursinya mulai digoyang setelah namanya disebut-sebut dalam kasus sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Munjul , Jakarta Timur.

Khoirudin lahir di Jakarta pada 8 Juli 1966. Khoiruddin merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dapil VII.

Jabatan terakhir Khoirudin adalah anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya selama berkiprah di kancah politik. Di antaranya, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan selama 2 periode, yakni 2006-2010 dan 2010-2015.

Setelahnya, Khoirudin menjadi Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta pada 2015-2020. Sampai akhirnya melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V PKS pada 2020, Khoirudin resmi ditunjuk sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta 2020-2025 mendatang. Saat itu Khoiruddin bersama pengurus 34 DPW PKS lainnya dilantik secara virtual oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Tidak mau berpolemik, Khoiruddin mengaku pergantian adalah hal biasa. "Rolling rutin untuk memberikan kesempatan untuk kader potensial memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut rapat paripurna pelantikan Khoirudin bakal digelar pada Senin, 14 Maret 2022. Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta pukul 13.00 WIB.

Kasus Munjul

Seperti diberitakan, KPK bakal menindaklanjuti munculnya enam nama anggota DPRD DKI yang muncul di sidang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Munjul , Jakarta Timur. 

Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dari PKS Suhaimi dan Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Misan Samsuri. Kemudian, Sekretaris Komisi C DPRD dari PKB Yusuf, Anggota Komisi C dari Partai Gerindra Andyka, Anggota Komisi C DPRD DKI dari PDI Perjuangan Cinta Mega serta Anggota Komisi A dari Partai Golkar Jamaluddin. 

Selain keenam nama tersebut, muncul juga nama mantan Wakil Ketua DPRD DKI Boy Sadikin. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim jaksa KPK akan mendalami fakta-fakta tersebut pada persidangan selanjutnya. Tim jaksa akan menginformasi munculnya nama-nama itu ke para saksi. 

Selain kepada para saksi, sambung Ali, tim jaksa juga akan mengonfirmasi dugaan adanya permintaan percepatan pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya ke terdakwa Yoory Corneles Pinontoan. 

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membeberkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri, saat diperiksa sebagai saksi ketika proses penyidikan Yoory Corneles Pinontoan. 

Dalam BAP-nya, Edi Sumantri mengakui terdapat sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta percepatan pencairan PMD di Perumda Sarana Jaya. BAP tersebut dibeberkan tim jaksa saat Edi Sumantri bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul dengan terdakwa Yoory Corneles Pinontoan pada Kamis, 28 Oktober 2021.