Sebut Soeharto Simbol KKN, Sekjen PSI Diduga Berpaham PKI
RADAR NONSTOP - Partai besutan Tommy Soeharto (Partai Berkarya) bereaksi keras menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, yang menyebut Presiden Kedua RI, H.M Soeharto, simbol KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, tuduhan Antoni itu sangat serius dan bisa berimplikasi hukum. Menurut Badaruddin, Partai Berkarya sedang mencermati pihak-pihak yang patut dipolisikan karena menghina Pak Harto.
“Biar bertambah daftar yang akan dilaporkan,” katanya saat dihubungi, Jumat (30/11/2018).
BERITA TERKAIT :Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui
Tom Lembong Seret Mantan Mendag, Kejagung Sepertinya Masuk Angin?
Lebih lanjut Badaruddin menyebut pihak-pihak yang melontarkan tuduhan ke Pak Harto adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab, katanya, orang beragama tentu akan takut dosa.
“Mereka tidak takut dosa. Agamanya apa, ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden kita dihina begitu," tegasnya.
Badaruddin menilai pernyataan Antoni berpeluang memecah belah bangsa. Sebab, katanya, bagaimanapun banyak mengidolakan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu.
"Pak Harto memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tetapi sami mawon (sama saja, red) juga sampai kini. Toh, KKN merajalela di mana-mana. Jangan terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang tidak senonoh,” tegasnya.
Badaruddin menambahkan, jika ada istilah bapak korupsi tentu akan ada pertanyaan lain. Misalnya bapak dan ibu PKI.
“Lalu muncul pertanyaan di lapangan lalu, siapa bapak dan ibu PKI, kalau ada bapak korupsi? Siapa simbol PKI bila ada simbol korupsi?" jelas dia.
Sebelumnya Antoni menyatakan, tidak ada yang bisa menampik bahwa Soeharto merupakan simbol KKN. Kader Muhammadiyah itu menuturkan, semua aktivis pada 1998 melengserkan Soeharto juga karena alasan KKN yang merajalela.
"Itu kan fakta politik. Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak Harto. Ada tiga alasannya, korupsi, kolusi dan nepotis. Dia memang presiden yang kami turunkan karena itu," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).
