Usai Ibu Kota Pindah, Komunikolog Minta Bentuk Pemerintahan Jakarta Tidak Banci
RN - Setelah tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota, Kemendagri memberikan waktu 53 hari kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan nasib wilayahnya.
Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa selain bentuk fungsional Jakarta pasca tidak menjadi ibukota, bentuk konstitusionalnya juga menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas.
Pengamat ini menilai, saat ini bentuk konstitusional DKI Jakarta masih banci, karena ditingkat propinsi ada pilkada dan pileg, tapi ditingkat kabupaten dan kota adalah wilayah administrasi yang dipimpin oleh ASN bawahan Gubernur.
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
Anak Sekarang Hafalnya Lagu Galau Dan K-Pop
"Bentuk konstitusionalnya yang perlu diputuskan. Sudah tidak relevan DKI ini menjadi wilayah administrasi, harus dicabut itu menjadi defenitif. Sehingga ada pilkada dan pileg secara langsung di tiap tingkatan Kota dan Kabupaten," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini Senin, (7/2/2022).
Kang Tamil, begitu biasa ia dipanggil, menuturkan bahwa masalah fundamental di Jakarta adalah kemacetan dan banjir, dan terbukti konsep wilayah administrasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka jika Jakarta menjadi wilayah defenitif, para Walikota akan dapat bekerja penuh konsentrasi untuk pembenahan wilayahnya.
"Kalau walikota sekarang, kerjanya cuma cari muka ke gubernur agar tidak dicopot jabatannya. Ini fakta. Jadi keberadaan walikota di wilayah itu tidak ada pengaruhnya," katanya.
"Jika nanti jadi wilayah defenitif, maka walikota dipilih langsung, tentu dia akan bekerja full, apalagi akan diawasi oleh anggota DPRD tingkat kota pula. Ini konsep sempurna untuk menyelesaikan persoalan Jakarta selama ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa sebagaimana diucapakan Presiden Joko Widodo, Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis bahkan ota keuangan.
"Apakah Jakarta ke depan menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan, kota bisnis, kota keuangan atau kota jasa perdagangan. Ini saran dari Pak Jokowi yang kami dengar. Kami sedang merampungkan naskah akademik, dan sebagainya," kata Ariza.
