RN - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai, kalau warga ibu kota tidak butuh interpelasi. Sebab kata dia, warga saat ini membutuhkan perawatan kesehatan.
"Saat ini banyak kewajiban dewan yang menjadi tugas masih terabaikan. Jangan lupa, raperda tentang zonasi dan raperda tentang Covid dan masih banyak lagi," terang Baco.
Belum lagi soal pembahasan anggaran 2021. "Jakarat itu malu dengan wilayah lain, karena molor terus," terangnya.
BERITA TERKAIT :Diketahui, interpelasi Anies Baswedan resmi bergulir. Sebanyak 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI secara resmi mengajukan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis(26/8).
Politisi senior dari Partai NasDem Bestari Barus menilai, kalau interpelasi memalukan.
“Saya kira memang interpelasi adalah hak anggota DPRD yang tercantum dalam tata tertib dewan, namun ada hal yang aneh menurut saya, Interpelasi ini masuk kategori memalukan, interpelasi ini hanya membuat kegaduhan tak penting karena materi yang mau di-interpelasi ini justru menguntungkan Jakarta di kancah internasional dan dapat menggerakkan ekonomi yang seharusnya didukung seluruh anggota DPRD,” tegas Bestari Barus dalam siaran persnya, Jumat (27/8).
Pernyataan Bestari ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan, pertama adalah keberhasilan Pemprov DKI Jakarta beserta Forkompinda dan seluruh masyarakatnya untuk mengendalikan pandemi. Dimana, meskipun Jakarta sempat mengalami lonjakan kasus pada bulan Juli namun tak sampai sebulan angka tersebut turun drastis.
“Apa yang dilakukan Gubernur dan jajarannya dan komponen masyarakat Jakarta untuk mengendalikan pandemi berjalan baik sekali, sehingga sekarang kondisi pandemi di Jakarta semakin terkendali, karena tingkat penularannya turun dan kesembuhannya naik luar biasa, vaksinasinya digenjot sampai angkanya 9 juta lebih, artinya pengendalian wabah ini juga telah berhasil melindungi masyarakat Jakarta, dan itu rata-rata wong cilik,” jelasnya mantan anggota DPRD DKI ini.