RN - Interpelasi Anies Baswedan resmi bergulir. Sebanyak 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI secara resmi mengajukan interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis(26/8).
Politisi senior dari Partai NasDem Bestari Barus menilai, kalau interpelasi memalukan.
“Saya kira memang interpelasi adalah hak anggota DPRD yang tercantum dalam tata tertib dewan, namun ada hal yang aneh menurut saya, Interpelasi ini masuk kategori memalukan, interpelasi ini hanya membuat kegaduhan tak penting karena materi yang mau di-interpelasi ini justru menguntungkan Jakarta di kancah internasional dan dapat menggerakkan ekonomi yang seharusnya didukung seluruh anggota DPRD,” tegas Bestari Barus dalam siaran persnya, Jumat (27/8).
BERITA TERKAIT :Gaduh Fasos Fasum, DPRD DKI Sebut Pengembang Perumahan Jelambar CV Harapan Baru?
Fasos Fasum Jakarta Senilai Triliunan Rupiah Gak Jelas, Pemprov Jangan Anggap Enteng BPK?
Pernyataan Bestari ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan, pertama adalah keberhasilan Pemprov DKI Jakarta beserta Forkompinda dan seluruh masyarakatnya untuk mengendalikan pandemi. Dimana, meskipun Jakarta sempat mengalami lonjakan kasus pada bulan Juli namun tak sampai sebulan angka tersebut turun drastis.
“Apa yang dilakukan Gubernur dan jajarannya dan komponen masyarakat Jakarta untuk mengendalikan pandemi berjalan baik sekali, sehingga sekarang kondisi pandemi di Jakarta semakin terkendali, karena tingkat penularannya turun dan kesembuhannya naik luar biasa, vaksinasinya digenjot sampai angkanya 9 juta lebih, artinya pengendalian wabah ini juga telah berhasil melindungi masyarakat Jakarta, dan itu rata-rata wong cilik,” jelasnya mantan anggota DPRD DKI ini.
Bestari melanjutkan bahwa apa yang dikerjakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya untuk menggelar Formula E adalah bentuk dari mempromosikan Jakarta sebagai kota aman yang pandeminya terkendali serta sejajar dengan kota-kota besar di dunia, seperti halnya New York, Tokyo, London dan lain sebagainya.
“Kedua, Pemprov DKI melakukan upaya percepatan, jadi bukan hanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diisyaratkan di RPJMD, juga membuka mata dunia bahwa Jakarta aman, silahkan datanglah ke Jakarta karena pandeminya terkendali secara luar biasa, indikatornya adalah dalam waktu yang amat cepat seluruh jajaran dan masyarakat berhasil menurunkan kasus aktif dan lain sebagainya,” tambahnya.
Namun, dua pertimbangan tersebut menurut Bestari nampaknya tak dilihat oleh para anggota dewan yang mengajukan interpelasi sehingga amat aneh, ketika Jakarta sedang ingin menunjukkan kebangkitannya tetapi malah dihalangi oleh wakil rakyatnya.
“Apa yang dikerjakan Pemprov DKI ini diberikan ganjaran yang lucu oleh mereka yang mengajukan interpelasi, penanganan pandemi khususnya kepada wong cilik dilakukan sangat baik justru, partai yang selalu mengklaim partai wong cilik, menginterpelasi,” ucap Bestari.
Bestari memberikan saran, agar interpelasi ini tak menjadi masalah yang larut dan malah menghalangi kebangkitan Jakarta, maka Gubernur DKI Jakarta dan DPRD justru harus lebih mempersiapkan bagaimana para atlit dan seluruh peserta Formula E yang datang ke ibukota dalam kondisi aman sekaligus memastikan roda perekonomian di Jakarta bergerak melalui event internasional ini.
“Selayaknya dan sebaiknya DPRD dari fraksi mana saja memberikan dukungan lebih besar lagi terhadap gubernur untuk mengentaskan masalah Covid19, meningkatkan ekonomi rakyat dengan menjalankan project besar salah satunya melalui Formula E, dimana akan membuka pasar, bagi para UMKM kita untuk show off di mata dunia melalui event ini,” paparnya
“Maka DPRD dan Gubernur harus duduk bersama untuk memformulasikan agar Jakarta dapat diterima dunia internasional sehingga mereka dapat datang dan pulang dalam keadaan aman, seharusnya DPRD DKI berpikirnya itu,”pesannya.
