1 KTP Ada 3 Nama
5 Juta KTP Ganda, Pilpres dan Pileg Bisa Kacau Nih
RADAR NONSTOP - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan masih ada 5 juta KTP ganda. Jika ini didiamkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara serentak bisa kacau.
Tjahjo meminta masyarakat yang memiliki KTP ganda melapor secara aktif ke pemerintah. Kata dia, ada 5 juta yang KTP ganda.
Dari ganda itu ada 2 atau 3 namanya sama, punya KTP ganda. Dan, Kemendagri menghimbau agar mereka proaktif (melapor).
BERITA TERKAIT :Dua ASN di Jakut Panik KTP di Coret dari DKI Jakarta
Gak Ada Rumah Tapi KTP Jakarta, 92 Ribu Warga Dibuang Dari Data NIK
"Dari 3 KTP itu mana yang dia pakai? Mana tempat terakhir dia pakai alamatnya di mana kota mana. Ini masih ada 5 juta," kata Tjahjo, di Ecovention Ancol, Jl Lodan Timur, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).
Tjahjo menyebut prinsipnya Dukcapil tidak mudah mengeluarkan NIK baru karena berpotensi KTP ganda. Sedangkan bagi 180 juta pemilik KTP tunggal, Tjahjo memastikan tidak akan bisa mencoblos di TPS berbeda.
"Dukcapil sudah sampaikan akses kami kepada KPU dan Bawaslu. Kami tegaskan tidak mudah menerbitkan NIK baru karena dia akan berpotensi kepada NIK ganda. Kami jamin yang 180 juta sekian itu NIK-nya tunggal kami jamin nggak akan mungkin bisa mencoblos di beberapa TPS," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan sudah menyerahkan data DP4 kepada KPU pada akhir Desember 2017 lalu, KPU tinggal mencocokannya lagi. Sebanyak 97% masyarakat sudah merekam ulang datanya di e-KTP tetapi 3% di antaranya belum merekam ulang.
Tjahjo menyebut anak remaja yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dipastikan sudah terdata. Namun ia mengimbau remaja yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara pro aktif melapor agar bisa memakai hak pilihnya.
"Tapi yang 17 April nanti anak-anak remaja masuk dewasa sudah ada datanya semua masuk by name by address. Tinggal bagaimana teknisnya apakah anak-anak masuk remaja mau pro aktif, tapi secara prinsip sudah bisa menyelesaikan," imbuh politisi senior PDIP ini.
Tjahjo menyebut Dukcapil sudah melakukan upaya jemput bola perekaman e-KTP, misalnya dengan membuka loket di perguruan tinggi, di pelosok suku-suku terasing.
Selain itu ia juga meminta pemilih yang tinggal di luar negeri maupun yang sering berdinas ke luar negeri untuk mengecek apakah namanya sudah melakukan perekaman e-KTP dan masuk dalam DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
