Coblos Ulang Pilkada Rp 719 Miliar, Kerja Buruk KPU Dan Bawaslu Belum Dipecat Juga

RN - Akhirnya anggaran coblos ulang pilkada sudah final. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan total anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 sebesar Rp 719 miliar. 

Tito mengatakan total tersebut telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran. Seperti diberitakan, MK telah memutuskan untuk dilakukan coblos ulang pilkada. 

Cobos ulag itu terkait adanya temuan kecurangan pasangan calon dan keterlibatan aparatur negara. 

BERITA TERKAIT :
DPR Dan Kemendagri Sepakat Anggaran PSU 24 Pilkada Dihemat, KPU Yang Main Amsiong Dong

---

"KPUD anggaran Rp 429.725.922.805 atau 59,75%. Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10%. TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36%. Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79%. Total Rp 719.170.232.546," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Tito mengatakan total anggaran itu telah mengalami penurunan. Mantan Kapolri iru mengatakan mulanya Kemendagri memperkirakan anggaran coblos ulang Pilkada 2025 sebesar Rp 1 triliun.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun karena ada efisiensi tersebut," sambungnya.

Tito meminta KPU dan Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin. Tito berharap anggaran PSU tidak membebani APBD.

"Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisiensi jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," tuturnya.

Tito mengatakan untuk anggaran PSU di sebagian TPS, dapat dipenuhi dari APBD pemerintah daerah masing-masing. Termasuk, kata dia, PSU seluruhnya pun beberapa dapat dipenuhi oleh APBD.

"Tadi kita barusan juga menerima konfirmasi lagi kepada PJ Gubernur Papua Pak Ramses Limbong yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi bisa diambil dari APBD Papua," ujarnya.