Kesedihan Janda Beranak Dua Penerima DTKS, Anaknya Tidak Lolos Seleksi PPDB Online di SMKN 1 Kota Bekasi

RN - Proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahap pertama di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, orang tua peserta didik mengeluhkan anaknya yang tidak lolos tahapan seleksi dua pekan lalu kepada wartawan. 

Ibu dari dua orang anak yang berstatus Janda, EM, warga Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi, salah satu orang tua peserta didik baru mengatakan bahwa awalnya dirinya sempat bingung mau kemana mendaftarkan anak laki-lakinya untuk melanjutkan ke tingkat Menengah Atas Kejuruan. 

Melalui informasi seputar lingkungan tempat dia tinggal, ada tetangga yang memberitahukannya bahwa SMK Negeri 1 membuka PPDB Online melalui jalur afirmasi di akhir Bulan Juni. 

"Mendengar informasi tersebut saya langsung mendaftarkan anak saya di SMKN 1 dengan harapan anak saya bisa lolos dengan adanya jalur afirmasi," ungkap EM, Jum'at (9/7/2021).

EM yang meminta agar namanya untuk tidak disebutkan ini pun berharap agar anaknya bisa lolos seleksi langsung mendaftar ke SMKN 1 melalui proses seleksi penerimaan tahap pertama dengan menggunakan jalur afirmasi.

"Sambil menunggu pengumuman dari Sekolah tujuan selama sepekan kedepan, saya hanya bisa kembali bekerja sebagai seorang pedagang baju keliling yang setiap harinya," ungkap EM.

Dengan raut wajah yang murung meratapi hasil pengumuman pihak SMKN 1, EM menceritakan keluhannya bahwa anaknya tidak lolos seleksi PPDB Online SMKN 1.

"Meskipun saya penerima bantuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," keluhnya.

EM juga merasa sangat terpukul karena anaknya tidak lolos seleksi PPDB Online tahun 2021, karena tidak ada keadilan baginya sebagai penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Entah kemana saya mau mengadu? Toh juga tidak ada solusi dari SMKN 1 Kota Bekasi agar anak saya bisa melanjutkan sekolah," ungkap EM dengan nada sedih.

Terpisah, Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Bekasi, Sugiono, saat ingin diminati keterangannya hingga berita ini diturunkan dirinya belum dapat memberikan tanggapan apapun. 

Sekedar untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat dua hurup a tentang jalur Afirmasi, ada kuota dua puluh persen bagi warga tidak mampu yang sudah diatur dalam Pergub diatas.