Langkah Visioner Walkot Bekasi Tri Adhianto, Bekasi Menuju Pemerintahan Efisien dengan WFH ASN
RN - Pemerintah Kota Bekasi tengah menggodok kebijakan Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Wacana ini muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih dulu memulai uji coba sistem kerja serupa di tingkat provinsi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk melakukan kajian komprehensif terkait penerapan sistem kerja fleksibel ini.
“Saya lihat Pemprov sudah mulai uji coba setiap Kamis. Sekda nanti evaluasi dulu, apakah memungkinkan diterapkan juga di level kota,” ujar Tri, Senin (3/11/2025).
BERITA TERKAIT :Tri Adhianto Bangkitkan Semangat ASN Bekasi, dari Penghargaan Besar hingga Revolusi Efisiensi Kerja
Tri menegaskan, rencana WFH ini bukan sekadar mengikuti kebijakan provinsi, melainkan bagian dari strategi efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas ASN. Pemerintah daerah ingin memastikan sistem kerja yang dijalankan tetap optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau bisa lebih efisien tanpa mengganggu pelayanan masyarakat, tentu bagus. Tapi semuanya harus dikaji dulu secara matang,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris BKPSDM Kota Bekasi, Henry Mayors, menyebut bahwa timnya sudah mulai melakukan kajian teknis di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengukur kesiapan pelaksanaan WFH.
“Kami sedang melakukan kajian menyeluruh soal mekanisme dan kesiapan OPD. Hasilnya segera dilaporkan sebelum keputusan diambil,” jelas Henry.
Sebagai informasi, Pemprov Jawa Barat telah lebih dulu menerbitkan Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD tentang uji coba WFH bagi ASN yang berlaku selama dua bulan (November–Desember 2025).
Skemanya terdiri dari dua tahap, yakni Tahap I (November 2025): Hybrid, di mana setiap Kamis seluruh ASN bekerja dari rumah dengan rapat penting dilakukan secara daring, dan Tahap II (Desember 2025): Sistem bergilir 50:50 antara WFH dan WFO untuk semua OPD.
Hasil uji coba ini akan menjadi dasar evaluasi sistem kerja ASN tahun 2026, termasuk kemungkinan penerapan permanen di tingkat kota/kabupaten.
Dengan langkah ini, Pemkot Bekasi berpotensi jadi daerah pertama di Jabodetabek yang menerapkan WFH ASN secara terstruktur dan berbasis efisiensi digital. (ADV)
